BLOG HUKUM INDONESIA

ALKI dan Jembatan Selat Sunda

2012-01-16T17:31:00.003+07:00

Hukum Internasional memang sangat mengasyikkan. Karena di dalamnya mengatur mengenai cara-cara dalam pergaulan internasional. Bisa anda bayangkan, bagaimana jika hukum internasional tidak ada yang akan terjadi adalah 'pergaulan bebas' yang akan menimbulkan kekacauan.

Menarik untuk kita simak, mengenai rencana pembangunan jembatan selat sunda oleh pemerintah RI yang sedianya mulai dibangun pada tahun 2014. Tentu saja bukan membicarakan mengenai hardware atau fisik konstruksi jembatan tersebut, melainkan dampak dan akibat hukum yang akan timbul dari pembangunan jembatan tersebut.

Kali ini akan kita lihat dari sisi hukum laut yang telah diratifikasi oleh Indonesia yakni konvensi hukum laut tahun 1982.(UNCLOS)

Didalam pasal UNCLOS tersebut yakni Pasal 38. Semua Kapal dan Pesawat Udara mempunyai Hak Lintas Transit yang tidak boleh dihalangi. Dan dilain pasal, Pasal 53 ayat (12). Suatu negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya yang cocok untuk digunakan dan semua kapal dan pesawat udara menikmati Hak Lintas ALKI dalam alur laut dan rute penerbangan demikian.

Maksud dari Alur Laut Kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan bagian laut lepas atau ZEE Indonesia lainnya.

Di satu sisi, selat sunda termasuk dalam peta ALKI I. Lantas bagaimana jika di atas selat sunda akan dibangun jembatan sedangkan ada peraturan hukum internasional yang menyatakan sebagai tersebut di atas?
(bersambung)

Judul Skripsi HI: Terbunuhnya Khadafi

2011-12-16T15:54:00.002+07:00

Selamat Siang... Banjarbaru sedang musim hujan terkesan melow suasana sehari-hari. Enaknya dingin seperti ini ditemani secangkir coklat hangat dan mp3 es lilin :-p
Masih ingat tentang terbunuhnya Jenderal Khadafi? Yup, tragis kawan. Dia terbunuh walau sudah menyerah. Dari itu terindikasi ada pelanggaran HI. Yang perlu digali lebih jauh bagaimana hukum Internasional mensikapinya? Adakah hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap pidana internasional?Bisakah ICC menjerat pelakunya? Dan siapa yang harus bertanggungjawab?
kesimpulan saya keadaan terbunuhnya Jenderal Khadafi bisa menjadi sebuah judul skripsi Hukum Internasional..

Judul skripsi Hukum Internasional

2011-06-03T12:40:00.001+07:00

Lama saya tidak menulis di Blog Hukum ini. Akhir-akhir ini ada kejadian menarik tentang hukum Internasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Terjadi perebutan patok wilayah antar dua negara yang berakhir konflik bersenjata.

Kamboja dan Thailand memang sudah lama berseteru untuk perebutan patok wilayah. Hal ini menarik untuk didalami bahkan dijadikan skripsi bagi mahasiswa hukum Internasional.

Ada beberapa permasalahan yang bisa dijadikan kajian. Setidaknya ada dua hal sebagai berikut:
1. Peran Tim Monitoring Indonesia dilihat dari sudut pandang HI.
2. Konflik tapal batas ditinjau dari sudut pandang HI.

berhubung dunia saya sekarang masih jauh dari dunia akademis, mohon maaf belum bisa mendalam membahasnya. Semoga saya bisa comeback to campus. Mohon doanya para pengunjung ya.
Semangat.

Tips Mobil Di Tahan Polisi

2010-02-16T10:13:00.001+07:00

Baru-baru ini saya ada musibah. Mobil kantor ketika dipakai oleh sopir ternyata dipakai untuk mabuk-mabukan. Alhasil ditangkap polisi karena laporan warga.Dalam kasus seperti ini ada dua hal peristiwa hukum yang perlu dicermati; mobil dan orang.
Langkah pertama, jangan tunda segera berangkat ke kantor polisi terkait dan selaku pemilik mobil bawalah surat-surat tanda bukti kepemilikan.
Lalu, tanyakan kronologis kejadian.Jika ada permasalahan dengan warga sekitar. Selesaikanlah dulu dengan perwakilan warga (RT/RW) dengan membuat pernyataan damai.
Lihatlah bunyi surat penyitaan mobil anda, apakah disebutkan sebagai barang bukti atau hanya berjudul "tanda terima". Kalo masih berjudul tanda terima berbahagialah anda, karena maksudnya mobil tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh serse belum maju sampai tangan Kapolsek. Jika demikian mintalah ijin untuk pinjam pakai atas mobil tersebut. Tentang sopir yang mabuk jika memang terbukti kriminal, ya ikuti saja prosesnya tapi jika ingin dikeluarkan ya bisa saja, damai.
Dan masalah selesai.

KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2009-11-13T12:32:00.003+07:00

KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kemarin jam 10:28

tulisan ini disampaikan agar teman-teman semua mengerti akan ada nya kode etik ini. aparat kepolisian dengan kewenangan yang dimiliki terikat dengan juga dengan aturan yang ada salah satunya kode etik kepolisian. pelanggaran kode etik ADA SANKSInya bagi oknum polisi yang melanggarnya

ETIKA PENGABDIAN

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :
a. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;
c. Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :
a. Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;
b. Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;
c. Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;
d. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :
a. Meletakkan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;
b. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;
c. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :
a. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
b. Tidak memihak;
c. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
d. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
e. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
f. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
g. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
h. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;
i. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa :
a. Memberikan pelayanan terbaik;
b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;
c. Mengutamakan kemuahan dan tidak mempersulit;
d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan;
e. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang;
f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur;
g. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
h. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang;
i. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas batuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :
a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;
h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

ETIKA KELEMBAGAAN

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.

Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsunnya.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.

Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tundak pada keputusan tersebut.

Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda, pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggug jawabnya sebagai salah satu ... keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :
a. Menyadari sepenuhnya sebagi perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan;
b. Merupakan ketelaanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya;
c. Merupakan kewajiban moral bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya;
d. Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepada kepada bawahannya;
e. Merupakan sikap terhomat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemaaman jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, dimana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tataran penghormatan yang setinggi-tingginya;
f. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan dimana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya;
g. Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan didalam lingkungan Polri kepada orang lain yang bukan anggota Polri.

ETIKA KENEGARAAN

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dan kesatuan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik taktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan Negara dan keutuhan bangsa.

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa :
a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;
c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PENUTUP

Merupakan kehormatan yang tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

UNTUK BENTUK BAKUNYA SEBAGAI BERIKUT :

KODE ETIK PROFESI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan keNegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolsiian Negara Republik Indonesia.

Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

Etika keNegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggung-jawabkan di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolsiian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi Kepolisian di Indonesia.

BAB I

ETIKA PENGABDIAN

Pasal 1

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku :

a. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Menjalankan tugas keNegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;

c. Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Pasal 2

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

a. Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya;

b. Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia;

c. Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;

d. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Pasal 3

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memlihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku dengan :

a. Meletakkan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan diatas kepentingan pribadinya;

b. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan degan perlakuan terhadap semua warga Negara dan masyarakat;

c. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :

a. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

b. Tidak memihak;

c. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;

d. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;

e. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;

f. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;

g. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

h. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;

i. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

Pasal 5

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa :

a. Memberikan pelayanan terbaik;

b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama;

c. Mengutamakan kemuahan dan tidak mempersulit;

d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan;

e. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang;

f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur;

g. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;

h. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang;

i. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas batuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

Pasal 6

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada Norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan.

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;

b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;

c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;

d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;

e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;

f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;

g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;

h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

BAB II

ETIKA KELEMBAGAAN

Pasal 8

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

Pasal 9

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.

(2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.

(3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlinungan hukum.

(4) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsunnya.

(5) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pasal 10

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.

(2) Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tundak pada keputusan tersebut.

(3) Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.

Pasal 11

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda, pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat.

Pasal 12

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggug jawabnya sebagai salah satu ... keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :

a. Menyadari sepenuhnya sebagi perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan;

b. Merupakan ketelaanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya;

c. Merupakan kewajiban moral bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya;

d. Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepada kepada bawahannya;

e. Merupakan sikap terhomat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemaaman jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, dimana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tataran penghormatan yang setinggi-tingginya;

f. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan dimana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya;

g. Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan didalam lingkungan Polri kepada orang lain yang bukan anggota Polri.

BAB III

ETIKA KENEGARAAN

Pasal 13

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dan kesatuan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Pasal 14

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik taktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

Pasal 15

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

Pasal 16

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan Negara dan keutuhan bangsa.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 17

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa :

a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;

c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;

d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

Pasal 18

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18, diatur lebih lanjut dengan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pasal 20

Merupakan kehormatan yang tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juli 2003

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. DA'I BACHTIAR, SH

JENDERAL POLISI

PENJELASAN

TENTANG

KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM.

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu.

Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan KeNegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan trhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republi Indonesia untuk petama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan KaPolri No. Pol : Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas Kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

II. BAB DAN PASAL-PASALNYA.

1. Setiap Kode Etik Profesi pada umumnya memuat materi pokok yaitu nilai-nilai/ide yang bersifat mendasar (Statement of ideas) dan prinsip-prinsip pelaksanaan tugas sehari-hari (Statement of guidelines/principles in the simply duties). Oleh karena itu pada naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat ; Bab I berisi nilai-nilai dasar tentang jatidiri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggambarkan nilai-nilai pengabdian sebagaimana terumus dalam filosofi Tribrata, berisi norma moral dalam etika kedinasan yang menggambarkan tingkat profesionalisme anggota, Bab II berisi komitmen moral setiap individu anggota dan institusinya yang berhubungan dengna institusi lainnya dalam kehidupan bernegara, dan Bab IV berisi ketentuan penegakan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur ketentuan sanksi moral dan Tata Cara Sidang Komisi.

2. Penjelasan pasal demi pasal :

BAB I. ETIKA PENGABDIAN

Pasal 1.

Sikap moral pengabdian pengemban profesi kepolisian pertama-tama didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama melalui perbuatan nyata berupa menjaga keselamatan sesama manusia, menjunjung tinggi martabat manusia dengna segala kompleksitasnya, menjauhkan dari rasa khawatir dan ketakutan dalam kehidupan sehari-hari serta memelihara segenap aturan bagi terselenggranya sendi kehidupan manusia.

Amal perbuatan tersebut keluar dari dalam hati nuraninya dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sumpahnya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Buah amal perbuatan tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat yang berbeda-beda agama dalam norma kehidupannya.

Pasal 2.

Selaku anak bangsa setiap pengemban profesi kepolisian terpanggil dari dalam hati nuraninya untuk tetap meluhurkan Indonesia bersama segenap komponen bangsa Indonesia di tengah pergaulan antar bangsa di dunia.

Bangsa Indonesia ibarat sebuah bahtera dengan mengarungi samudera akan mengalami berbagai tantangan perjuangan dan perubahan berbagai keadaan.

Namun setiap pengemban profesi kepolisian tetap menjaga dan memelihara kelangsungan hidup dan kehormatan bangsa dengan segala pengorbanannya tanpa batas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Memberikan pelayanan terbaik, yang dimaksudkan disini adalah memberikan pelayanan kepada pelayan masyarakat secara ikhlas dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana, serta tidak bersikap masa bodoh atau bersikap apatis/mendiamkan adanya harapan masyarakat.

Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam atau tidak mengenal hari libur, yang dimaksudkan disini adalah seorang anggota Polri yang sedang tidak bertugas tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang selalu siap memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu kegiatan Polri yang harus diemban bagi setiap anggota Polri merupakan identitas kegiatan selama 24 jam secara terus menerus, sehingga merupakan perbuatan yang terhormat apabila kepadanya mengenyampingkan hak waktu istirahat atau hari libur untuk selalu mengutamakan panggilan tugas sebagaimana harapan masyarakat dan perintah dari atasan.

Pasal 6.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Memegang teguh rahasia sesuatu, yang dimaksudkan disini adalah memegang teguh rahasia jabatan terhadap pihak tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7.

Pasal ini mengatur batasan-batasan minimal atas larangan terhadap bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap pemuliaan profesi Polri.

Martabat wanita merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi sehingga setiap petugas Polri dalam penangan kasus yang berkaitan dengan wanita perlu diberi suatu rambu-rambu agar tidak menimbulkan persangkaan/penilaian yang merugikan kehormatan profesi, seperti contoh antara lain dalam melakukan pemeriksaan terhadap wanita sangat tidak etis apabila dilakukan hanya oleh seorang petugas apalagi petugas pria.

BAB II. ETIKA KELEMBAGAAN.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menggambarkan hubungan/tingkatan kewenangan dan pertanggungjawaban antara seorang atasan dengan bawahannya secara timbal balik, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan perilaku maka kedua belah pihak mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing atau secara bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10.

Tatacara yang berlaku, yang dimaksudkan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang ditempuh melalui musyawarah dengan menampung saran pendapat anggota sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

BAB III. ETIKA KENEGARAAN.

Pasal 13.

Cukup jelas

Pasal 14.

Pasal ini menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menginginkan untuk tidak terpolitisasi dan terintervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 15.

Berpegang teguh pada konstitusi, yang dimaksud adalah semua tindakan Kepolisian yang diambil dalam upaya mencegah dan menanggulangi situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara tetap berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 16.

Cukup jelas.

BAB IV. PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 17.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak tebrukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa tebrukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk-bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang teringan sampai dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Pernyataan penyesalan secara terbatas, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara langsung baik lisan maupun tertulis oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiksa.

Pernyataan penyesalan secara terbuka, yang dimaksudkan adalah penyataan meminta maaf secara tidak langsung oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan melalui media massa.

Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, yang dimaksudkan adalah anggota Polri yang telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri sebanyak 2 (dua) kali atau lebih melalui putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, kepadanya diwajibkan untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri.

Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian, yang dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi kepolisian sebagaimana diatur dalam rumusan tugas dan wewenang kepolisian pada pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyarankan kepada Kasatker setempat agar pelanggar iberikan sanksi administratif berupa Tour of duty, Tour of area, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 18.

Pemeriksaan dalam Sidang Komisi adalah upaya pembuktian terhadap dugaan telah terjadinya pelanggara Kode Etik Profesi Polri yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana persaingan tidak sehat antar anggota. Sidang Komisi ini juga merupakan representasi masyarakat profesi dalam rangka pemuliaan profesi Kepolisian.

Pasal 19.

Pengaturan secara rinci tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik diatur tersendiri dengan Keputusan Kapolri.

BAB V. PENUTUP.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juli 2003

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. DA'I BACHTIAR, SH

JENDERAL POLISI

ISRAEL MUSUH BERSAMA UMAT MANUSIA

2008-12-29T09:00:00.004+07:00

Untuk yang satu ini, tampaknya dunia harus bersama untuk bersepakat bahwa

Israel

merupakan musuh bersama umat manusia ( hostis humanis generic ). Kita lelah melihat kemanusiaan dipermainkan sedemikian rupa oleh

Israel

. Berbagai tindakan yang melanggar HAM serta kemanusiaan terbeber di muka umum tanpa ada yang bisa bertindak untuk mencegahnya bahkan PBB sekalipun.

Sungguh dunia yang sangat aneh. Jika sejenak melongok kejadian terdahulu yakni ketika Irak diindikasikan memiliki senjata pemusnah massal maka tidak menunggu lama Negara tersebut dibombardir oleh Amerika dengan ataupun tanpa persetujuan dunia internasional. Bahkan

Iran

yang masih berwacana hendak mengembangkan proyek nuklir untuk kemaslahatan rakyatnya-pun tak lepas dari kecaman dan ancaman perang oleh berbagai negara besar di dunia. Sungguh hampir sempurna kemungkaran di muka bumi ini.

Menyambut tahun baru hijriyah 1430 maupun 2009 masehi kali ini, lagi-lagi Israel membuat catatan hitam kemanusiaan. Setelah mencabut secara sepihak gencatan senjata dengan Palestina. Baru-baru ini Israel menyerang daerah Gaza Palestina dan sampai tulisan ini saya tulis korban tewas telah mencapai lebih dari 200 orang warga sipil dan menyebabkan 700 lebih warga lainnya cedera.

Israel

hanya beralasan jika selama ini mereka kerap diganggu oleh milisi Hamas. Sungguh diluar nalar normal manusia.

Dengan semua hal yang telah dilakukan Israel selama ini pantas dan wajar kiranya,

Israel

menjadi musuh umat manusia bersama atau Hostis Humanis Generis. Jika dalam khazanah hukum internasional lama, penggunaan asas hostis humanis generis ini dahulu dialamatkan kepada para bajak laut. Dan seiringnya zaman berlalu, saat ini asas hostis humanis generis lebih banyak digunakan untuk tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), karenanya merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga menjadi musuh umat manusia (hostis humanis generis). Maka layaknya bajak laut yang membuat resah dan takut, dunia internasional termasuk Indonesia seharusnya mulai bertindak lebih efektif dan serius dengan melakukan aksi bersama menghadapi

Israel

. Dalam konteks ini tindakan bersama tidak saja berupa tindakan militer. Tetapi bisa berupa tindakan internasional lain seperti boikot produk ataupun pengenaan embargo.

Berikut ini beberapa hal yang seharusnya menjadi catatan lobi dunia internasional menyangkut isu Palestina.

Asas Kemanusiaan

Selama ini, banyak masyarakat internasional terutama yang memiliki basis masyarakatnya beragama Islam, menilai isu Palestina sekedar merupakan perang agama, Islam lawan Yahudi.

Paradigma inilah yang harus dirubah. Bahwa tindakan Israel dalam pengusiran warga Palestina, penangkapan dengan sewenang-wenang, penembakkan pria, wanita dan anak-anak, jam malam yang sangat menghimpit ruang gerak, perataan kebun-kebun dan pemukiman dengan buldozer – yang semuanya telah dan masih berlangsung sejak bertahun-tahun lalu itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukan hanya penganut Islam saja yang berhak dan berkewajiban berkata tidak untuk kejahatan

Israel

melainkan seluruh umat manusia baikyang beragama maupun tidak beragama di muka bumi wajib dan berhak untuk menyatakan tidak terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut. Dengan mengusung kemanusiaan dan HAM, dunia internasional akan lebih efektif dalam bertindak.

Barack Obama

Selama ini kita semua tahu bahwa kebrutalan

Israel

tersebut hanya bisa dilaksanakan kalau sudah mengantongi dukungan Amerika Serikat (AS). Hal ini tidak terlepas dari lobi Yahudi Amerika yang sangat powerfull dalam menentukan kebijakan luar negeri AS. Bahkan untuk tindakan Israel terakhir ini lagi-lagi AS justru menyalahkan kelompok HAMAS sebagai legitimasi serangan

Israel

Namun baru-baru ini, pemilihan presiden yang berlangsung di AS dan menempatkan Barak Obama sebagai presiden terpilih AS membuat harapan untuk perubahan itu ada. Yakni harapan akan dijunjungnya nilai-nilai kemanusiaan dan HAM oleh presiden AS terpilih tersebut.

Retooling PBB

Termuat dalam pasal 1 Piagam PBB, tujuan utama PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai badan tertinggi dunia, PBB seharusnya tidak hanya ‘bicara’ tetapi lebih dari itu bisa menemukan solusi terbaik bagi pengakhiran konflik ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk mengirim tim investigasi atas aksi kejahatan kemanusiaan untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Intemasional. Tak boleh ada kompromi bagi aksi militer

Israel

yang mengakibatkan korban sipil. Sebab, mengkompromikan kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan itu sendiri.

Penjajahan Harus Dihapuskan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. ( Preambule UUD 1945 )

Sudah sejak lama, bangsa

Indonesia

meyakini bahwa ada standar atau ‘barometer’ dasar untuk menyandarkan sesuatu baik atau jelek. Dan standar tersebut sebagaimana tercantum dalam preambul UUD 1945 yakni kemanusiaan, dan keadilan.

Kini ketika dunia dihadapkan pada tatanan baru era penghormatan HAM, maka kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai kejahatan paling serius dan menjadi musuh bersama umat manusia ( hostis humanis generis ). Oleh karenanya, pengusutan dan penghukuman atas pelaku kejahatan ini-pun menjadi kewajiban seluruh umat manusia (obligatio erga omnes).

Indonesia

sebagai Negara pengusung demokrasi dan penjunjung tinggi HAM,

Indonesia

harus mampu berjuang sesuai dengan perannya melalui lobi-lobi internasional yang lebih efektif. Kita memiliki OKI, ASEAN, OPEC dan PBB. Kita harus melakukan lobi-lobi di dalam lembaga tersebut plus lembaga-lembaga agama, seperti gereja dan lain-lain untuk kemaslahatan bangsa Palestina dan terciptanya perdamaian di sana. Dan perjuangan diplomasi itu harus segera dimulai dan menjadi agenda resmi republik ini. Sekian.

2008-11-27T10:14:00.003+07:00

Jangan Hina Buya Kami!

Beliau adalah sosok netral nan bersahaja, dialah Buya Syafii Ma`arif.Namun kiprahnya sebagai penjaga nurani bangsa belum lama tercabik oleh kaum politisi negeri ini. Penerima anugerah Magsaysay Award terlibat kontroversi setelah memberikan tanggapan atas duet SBY-JK. Berikut kutipannya :
"
usai menyampaikan pidato budaya pada acara penganugerahan Habibie Award di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/11) tengah malam. Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Kalla yang menjadi pemimpin pemerintahan saat ini. "Yang di belakang Jusuf Kalla. Dia yang the real president'," ujar Syafii saat dimintai tanggapannya soal sosok calon presiden mendatang.
Namun pernyataan Syafii tersebut langsung menuai kritik dari sejumlah kalangan, Rabu (26/11), termasuk partai yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Partai Demokrat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menyesalkan pernyataan ru besar sejarah tersebut dan menilai komentar tersebut sangat spekulatif. "Buya (Syafii Maarif) adalah tokoh senior yang arif dan mendalam pemikirannya. Akan tetapi, dengan segala hormat, kali ini beliau kurang arif dan spekulatif. Pernyataannya itu bisa menyebabkan saling tidak enak antara SBY-Kalla, bahkan lebih jauh dari itu," ujar Anas kepada Persda Network, kemarin. Sementara DPP PDIP melalui ketua fraksinya di DPR, Tjahjo Kumolo, menduga ada kompromi politik yang dilakukan terkait pernyataan Syafii tersebut. "Kalau tidak ada bergaining politik, rasanya sangat tidak mungkin," ujar Tjahjo."

Atas tanggapan para politisi di atas, saya tidak bisa terima. Tolong para politikus, otak-otak politik anda tanggalkan dahulu. Ini yang berbicara adalah orang tua dari sudut pandang bebas politik. Ini adalah ungkapan jujur dari seorang bijaksana yang jauh dari politik. Tapi kenapa anda hanya melihat ini dari sudut pandang politik semata? Tidak fairlah. Tidak bisakah para politikus ini memandang dari sudut pandang nurani yang bersih? Saya berkeyakinan jika bangsa ini terkhusus para pimpinannya menggunakan nurani yang bersih bangsa ini akan cepat maju.

regards,

Diplomasi kemanusiaan vs Dominasi Kekuasaan; Menatap Masa Depan PBB

2008-10-15T10:44:00.002+07:00

Apabila ditanya, manakah Negara yang paling banyak terlibat perang akhir-akhir ini. Maka jawabannya pasti Amerika Serikat sebagai peringkat pertama, dan kemudian

Israel

. Kedua Negara yang merupakan sekutu dekat ini setidaknya telah terlibat lebih dari 10 kali peperangan sejak berakhirnya perang dunia ke dua.

Amerika Serikat antara lain terlibat dalam perang di Korea,

Vietnam

, Perang Dingin, Perang Irak Jilid Satu dan Jilid Dua, dan Perang Afganistan. Selain itu Amerika juga terlibat dalam tiga invasi dan serangan mendadak ke negara lain yaitu ke Laos, Kamboja, dan

Libya

. Kemudian juga terlibat dalam paling tidak enam operasi keamanan, yaitu ke Dominika, Lebanon, Somalia, Kosovo, dan beberapa negara Teluk serta Amerika Latin. Terlibat dalam dua misi penyelamatan di Iran dan Mayagues, dan juga misi pengusiran pemerintah nasional di Panama dan terakhir terindikasi akan melakukan hal serupa dengan pemerintah nasional

Sudan

Negara berikut setelah Amerika, adalah

Israel

. Setelah perang dunia kedua selesai, paling tidak

Israel

terlibat dalam tujuh peperangan dan konflik. Yaitu perang kemerdekaan (1948), perang Suez (1956), perang enam hari (1967), perang Atrisi (1967-1970), perang Ramadhan atau Yom Kippur (1973), perang Lebanon jilid I (1982), perang Libanon jilid II ( 2006 ) dan yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah konflik dengan Palestina (1987-sekarang).

Masyarakat internasional saat ini dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat pelik. Terjadinya pertikaian bersenjata yang hampir merata disetiap belahan dunia mengakibatkan masyarakat internasional merasa resah dan cemas menatap masa depan perdamaian di dunia. Ditambah lagi mengemukanya peranan Negara adidaya yang mendominasi dalam percaturan politik internasional yang mengabaikan seluruh keberatan dan pandangan kemanusiaan internasional. Negara adidaya muncul menjadi kekuatan unilateral dalam berbagai penanganan permasalahan keamanan internasional.

Dunia pernah berharap, kehadiran PBB setidaknya mampu mencegah AS dan sekutunya untuk berbuat sewenang-wenang. Namun, harapan itu kini sirna. PBB tak mampu berbuat apa-apa. PBB lumpuh sama sekali. Dan lebih jauh, akibat tidak adanya penyeimbang kekuatan AS, sistem multilateralisme yang diharapkan menjadi sistem percaturan internasional yang lebih demokratis, telah terhapuskan oleh dominasi dan hegemoni AS yang mengabaikan semua keberatan dan pandangan internasional.

Reformasi internal PBB

Kelahiran PBB tahun 1945 bagi beberapa pihak yang pesimis menyebutkan bahwa PBB hanyalah sebuah organisasi dunia yang dibentuk oleh Negara pemenang perang Dunia ke-2 sebagai monumen untuk menandai besarnya kekuasaan dan kekuatan mereka diantara Negara-negara lainnya di dunia.

Namun lain lagi bagi para pihak yang optimis dengan kelahiran PBB. Dengan segala ketidak-sempurnaannya sebagai organisasi internasional tertinggi, PBB telah dapat dengan selamat menghantarkan dunia ke abad XXI dengan dasar-dasar kerjasama lebih kukuh dan erat yang akan lebih memperkecil kemungkinan terjadinya suatu perang dunia baru seperti yang sudah dua kali membawa kesengsaraan pada umat manusia. Presiden Roosevelt secara khusus beliau menyambut kelahiran PBB pada tahun 1945 sebagai orde baru internasional. ( Boer Mauna, 2000:543 )

Terlepas apakah kelahiran PBB merupakan anugerah atau bukan, namun, yang jelas tanpa ada upaya mengakhiri ataupun menandingi dominasi negara adidaya AS dan para sekutunya, tampaknya PBB masih akan terus-menerus terpuruk wibawanya di mata dunia internasional.

Namun demikian, harus diakui pula bahwa lumpuhnya PBB selain dari kekuatan dominasi suatu Negara, juga disebabkan oleh mekanisme PBB sendiri yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

PBB hingga saat ini masih menerapkan mekanisme Sidang Majelis Umum (SMU) PBB yang bisa diikuti seluruh anggota ( 191 negara ), dan sidang Dewan Keamanan (DK) PBB yang hanya diikuti 15 negara. Diantara 15 anggota DK PBB ada lima Negara yang merupakan anggota tetap memiliki kewenangan yang luar biasa yakni berupa hak veto yang boleh digunakan secara mutlak oleh kelima Negara tersebut.

Kegagalan sistem ini, karena meski diikuti oleh seluruh anggota PBB, namun keputusan SMU bersifat non-binding. Dalam arti, hanya memiliki bobot moral ( fakultatif ) dan tidak mengikat. Sementara, sidang DK yang hanya diikuti oleh 15 negara, justru bersifat imperative atau mengikat (binding). Dan karena itu, seluruh anggota PBB terikat oleh keputusan sidang DK.

Dengan berbagai permasalahan yang melilit PBB tersebut, Perlu kiranya mempersenjatai ulang ( retooling ) PBB dalam rangka menjaga dan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

Pertama, Mekanisme Sidang Majelis Umum. Satu-satunya mekanisme yang tersisa dimana semua negara dapat berperan aktif di dalamnya yakni Sidang Majelis Umum (SMU) PBB. Karena selain semua Negara anggota PBB dapat berperan, hanya dalam mekanisme SMU-lah kelima Negara Besar anggota tetap DK PBB, tidak memiliki hak ‘veto’ seperti yang dimilikinya pada saat pemungutan suara dalam Dewan. Maka disinilah letak amunisi Negara-negara internasional yang tergabung di dalam PBB dalam menghadapi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, terutama dikaitkan dengan Negara adikuasa AS dan sekutu-sekutunya.

Pasal 11 ayat 3 Charter PBB menyebutkan bahwa Majelis Umum dapat meminta perhatian Dewan Keamanan, sebagai badan yang bertanggungjawab utama untuk memaksakan perdamaian terhadap suatu keadaan yang kemungkinan membahayakan perdamaian dan keamanan.

Kedua, Reformasi Dewan Keamanan PBB ( DK PBB ). Hak veto merupakan momok bagi dunia internasional. Veto dari lima Negara besar (Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan AS ), menunjukkan kelahiran PBB masih sangat jauh dari harapan. Selama masih adanya hak veto mustahil PBB dapat menegakkan peraturannya secara demokratis.

Ketiga, Penguatan Organisasi Internasional Regional. Selain retooling PBB secara internal, perlu adanya upaya lain di luar PBB yang dapat menjadi penyeimbang ataupun alternative lain untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Salah satunya, penguatan peran organisasi-organisasi internasional yang bervokasi internasional maupun regional dan ataupun NGO internasional. seperti Uni Afrika, Uni Eropa dan sejumlah NGO yang bervokasi internasional.

Ajang Pembuktian Indonesia

Indonesia

yakin memperoleh kursi dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa PBB. Pemilihan untuk periode tahun 2007-2008 akan mulai digelar pada Oktober tahun ini di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Indonesia

pernah menduduki posisi tersebut di tahun 1973-1974 dan 1995-1996. Bila kini Indonesia kembali terpilih,

Indonesia

memiliki posisi diplomatik yang akan disegani dunia internasional. Bekal diplomasi kemanusiaan yang dibawa

Indonesia

, kali ini benar-benar akan diuji kemampuan dan ketangguhannya dalam menghadapi dominasi dari Negara adidaya. Kita tunggu.

Amron "Ramda Jaya "

2008-09-24T10:58:00.000+07:00

Dayak Meratus

belum lengkap rasanya membicarakan kalimantan tanpa dayak. terkenal akan kesaktian tradisionalnya, suku dayak telah menjadi ikon yang melekat di tanah borneo. menarik membicarakan dayak.karena di kalimantan selain dayak ada juga suku asli yakni suku banjar. nah..posisi ini kalau dimisalkan mirip seperti suku baduy dan suku banten.dayak beragama kaharingan dan banjar beragama islam.

dalam perjalanan saya ke daerah tabalong terdapat jajaran pegunungan yang terkenal dengan pegunungan meratus.disanalah berdiam suku dayak meratus atau disebut juga dayak bukit.

dayak meratus merupakan anak suku dari dayak ngaju/ot danum.dayak ngaju ot danum merupakan bagian dari 5 besar rumpun dayak di borneo. sebagai salah satu asabiqunal awwallunnya dayak di borneo suku ngaju ot danum beroperasi di daerah kalsel. yang unik dari suku dayak dan suku banjar bahwa nenek moyang mereka berasal dari kepulauan sumatera. (bersambung )

2008-09-21T12:30:00.000+07:00

kota kecil nan membara;TABALONG

berawal dari nama. kota ini lebih terkenal dengan tanjung daripada tabalong.entahlah, mungkin dahulu kota ini bernama tanjung.
kota ini terletak di hampir ujung provinsi Kalsel.kota yang kecil dan sebagaimana ciri khas kota-kota lain di Kalimantan yakni memiliki banyak alur sungai.
transportasi penduduknya pun juga beragam seiring dengan kondisi geografis daerahnya yang sebagian berupa air. dan bisa ditebak sarana transportasi klotok alias perahu kecil menjadi pilihan selain transportasi darat.

perjalanan saya berawal sejak minggu pertama romadhon. berangkat dari banjarmasin jam 06.00 wit dengan mengendarai travel atau disebut di sana, taksi. dan sampai di tabalong jam 13.00 wit.ada hal menarik ketika saya berkomunikasi dengan sopir taksi kalau saya turun di Polres Tabalong. maka yang terjadi saya benar-benar di turunkan persisi di pintu masuk polres tabalong, dan dengan agak kikuk sang sopir memungut biaya dari saya walaupun akhirnya dia sebutkan juga nominalnya yakni 50 ribu rupiah pas. ehmm...padahal teman sebangku saya yang naiknya saja dari barabai ditarik 70 ribu. kesimpulan saya, mungkin sopir tadi menganggap saya polisi sehingga menarik biaya sesuai dengan tarif normal. haha..geli saya. karena hal ini membuktikan masyarakat tabalong sebagian masih polos dan apa adanya dalam berfikir.

waktu adalah jam.jam adalah dua jarum yang berkejaran.maka berlarilah agar tidak tertebas waktu.?? aneh..biarlah.
begitu lepas dari taksi dan kisah sopir lugu tadi. tanpa basa basi saya mengajak teman saya yang sudah standby dengan motornya untuk meninjau lokasi perumahan kami. wuss..perumahan yang terletak di jalan tanjung selatan km. 1,5 nampak di pelupuk mata. hutan lahan seluas 7000 m2 kini tinggal puing. puluhan batang kayu terserak tanpa mengaduh ataupun mengeluh,kalah.atas nama kebutuhan manusia maka apapun itu harus dikalahkan, suatu yang ganjil bukan? tapi itulah kita, bangsa manusia indonesia.
tugas saya adalah menindaklanjuti tugas saya sebelumnya yakni hal ikhwal perijinan. kalau dalam tugas pertama saya perijinan baru sampai di dataran ijin prinsip. maka kini saya mempunyai tugas untuk mengawal perijinan hingga siap untuk melakukan kpr dengan pihak bank.sungguh bukan perkara yang sederhana apalagi mudah.ada konsekwensi moral terhadap alam didalamnya. (bersambung)

2008-09-12T10:09:00.000+07:00

Kota Minyak Meratus

Waktu 1 bulan selama romadhon ini saya melakukan perjalanan ke daerah pegunungan Meratus. Terletak di Kalimantan Selatan kabupaten Tabalong.
Kota ini terkenal karena ada tambang batubara terbesar di Dunia. Dan sebelumnya sebagai kota minyak di Kalimantan.
Namun nasib kota ini merana, jauh dari harapan...nanti akan saya bahas lebih luas setelah ada kesempatan dan waktu.

hukum perang

2008-09-01T16:20:00.003+07:00

Memposisikan Israel Sebagai Hostis Humanis Generis

Membicarakan sepak terjang Israel, seakan tidak akan pernah bosan dan selesai. Hal ini dikarenakan sepak terjang Israel yang tiada habisnya melakukan kekejaman di muka bumi ini. Sehingga timbul pertanyaan apa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia? Manusia yang di dalamnya mempunyai ‘hati’ dan perikemanusiaan?

Untuk kasus Lebanon, agresi yang berlangsung selama 34 hari itu kini telah berakhir, dan masing-masing pihak mengklaim bahwa pihaknyalah yang lebih unggul dari pihak lain. Tetapi terlepas dari kemenangan ‘semu’ para pihak tersebut, kekalahan jelas mutlak didera oleh perikemanusiaan. Menurut laporan Amnesti Internasional, selama 12 Juli hingga 14 Agustus telah terdapat 1.100 korban tewas di pihak Lebanon, setengah di antaranya anak-anak, dan hampir satu juta orang kehilangan tempat tinggal, dan dari pihak Israel tercatat korban tewas 157 korban tewas ( Reuters, Agustus-2006 ).

Perang Yang Berperikemanusiaan

Perang merupakan bencana yang paling mengerikan, baik yang bersifat internasional, bukan internasional, maupun sengketa dalam negeri (internal). Menurut Oppenheim perang adalah persengketaan antara dua Negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang ( Haryomataram,1994 ).

Apabila perang diartikan sebagai hubungan atau relasi antara 2 ( dua ) Negara atau lebih, maka seperti halnya hubungan-hubungan lainnya, maka perang itu juga harus diatur. Dan fungsi hukum perang atau sekarang disebut dengan hukum humaniter Internasional, yakni ketika terjadi suatu sengketa antar Negara dan pada akhirnya harus melalaui jalan perang maka hukum ini mengatur mengenai hak dan kewajiban Negara-negara yang sedang berperang dan juga dengan pihak ke-tiga ( 3 ) yang tidak terlibat perang ( netral ). Tetapi perlu sekali digaris bawahi bahwa tujuan pengaturan perang melalui hukum Perang tidak dimaksudkan untuk menjadi semacam kitab hukum yang berisi tentang aturan “permainan perang”. Melainkan untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan di dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan.( Starke, 1988)

Pada abad ke 18, Jean Jacques Rosseau dalam bukunya the Social Contract telah mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan pada moral (ICRC,1999:1). Moral dalam hukum Perang merupakan suatu konsep yang sangat adiluhung. Konsep ajaran inilah yang kemudian menjadi landasan hukum Humaniter Internasional atau hukum perang. Konsep ini berfungsi untuk mencegah kekejaman yang menimpa penduduk sipil dalam perang. Sedangkan konsep penghormatan terhadap kemanusiaan di dalam negeri, telah diikrarkan oleh para founding fathers dalam preambule UUD 1945, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Menurut konvensi Jenewa 1949, orang-orang sipil biasa tetap harus mendapatkan perlindungan ketika peperangan berlangsung. Perlindungan umum tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Artinya dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27-34, yakni :

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;

2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;

3. Menjatuhkan hukuman kolektif;

4. Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;

5. Melakukan pembalasan ( reprisal );

6. Menjadikan mereka sebagai sandera;

7. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Selain itu, Konvensi juga mengatur khusus mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan ( safety zones ), dengan persetujuan bersama antara pihak yang bersangkutan (pasal 14 Konvensi IV ). Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak.

Ironisnya, zaman bertambah modern tetapi kelakuan manusia dalam peperangan tetap saja masih bar-bar. Konsep perang yang berperikemanusiaan tersebut berulangkali dilanggar oleh para pihak dalam berbagai peperangan yang terjadi akhir-akhir ini. Termasuk dalam hal ini adalah agresi yang dilakukan oleh Israel. Karena setidaknya dalam melakukan agresinya selama ini Israel telah melakukan tiga pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Pertama, agresi Israel terhadap Lebanon beberapa waktu yang lalu termasuk pelanggaran HAM berat. Menurut data dari kelompok hak asasi manusia Amnesti Internasional, angkatan udara Israel telah melancarkan lebih dari 7.000 serangan atas Lebanon antara 12 Juli hingga 14 Agustus, sementara telah terjadi 2.500 pemboman oleh angkatan laut negara Yahudi tersebut. Sementara ini terdapat 1.100 korban tewas di pihak Lebanon, setengah di antaranya anak-anak, dan hampir satu juta orang kehilangan tempat tinggal, yakni sekitar seperempat dari jumlah penduduk Lebanon.

Menanggapi kekejaman Israel, Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam sidang khusus kedua, Jumat 11 Agustus 2006 di Markas Besar PBB Geneva, Swiss, telah mengesahkan resolusi yang mengutuk pelanggaran HAM oleh Israel di Lebanon. Hak yang dilanggar antara lain hak hidup, hak-hak dasar rakyat sipil termasuk wanita dan anak-anak. Sayangnya resolusi ini tidak didukung oleh seluruh anggota dewan yang berjumlah 47 negara. Resolusi itu didukung 27 anggota termasuk Indonesia, 11 anggota menolak, delapan abstain, dan satu anggota tidak hadir. Penolak resolusi ini termasuk Negara-negara Eropa.

Kedua, agresi Israel juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 Statuta Mahkamah Pidana Internasional merumuskan secara gamblang deinisi kejahatan terhadap kemanusiaan ( crime against humanity ) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

1. pembunuhan;

2. pemusnahan, pembasmian ;

3. perbudakan;

4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

6. penyiksaan;

7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang bobotnya setara;

8. persekusi terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

9. penghilangan orang secara paksa; atau

10. kejahatan apartheid.

11. tindak tidak manusiawi lainnya yang sejenis yang secara sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius pada badan atau kesehatan mental atau fisik

Ketiga, Israel melanggar Resolusi 1701. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengatakan, ia sangat khawatir oleh tindakan Israel melanggar resolusi Dewan Keamanan tentang penghentian permusuhan di Libanon. Pernyataan yang dikeluarkan hari Sabtu tersebut merupakan pertama kali pejabat badan dunia itu menyebut terjadi pelanggaran terhadap resolusi yang berlaku mulai hari Senin tanggal 14-08-2006. Lanjutnya,.serangan Israel di Libanon timur Sabtu pagi mengancam ketenangan rapuh di kawasan sana dan merongrong otoritas pemerintah Libanon. ( VOA, Agustus 2006)

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa pasukan PBB di Libanon mencatat beberapa pelanggaran udara oleh pesawat militer Israel.

Keempat, agresi Israel juga masuk kategori kejahatan perang ( war crime ). Konvensi Jenewa 1949 yang berisi aturan internasional tentang perlakuan terhadap tawanan perang dan warga sipil di wilayah yang diduduki mengatur tentang pelanggaran berat ( Grave breaches ) dalam perang antara lain sebagai berikut : melakukan pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena, menyebabkan dengan sengaja penderitaan berat atau luka parah atas badan atau kesehatan, memaksa seorang tawanan perang untuk berdinas dalam ketentaraan Negara musuh, atau dengan sengaja merampas hak-hak tawanan perang atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam Konvensi ini dan penahanan secara melanggar hukum terhadap warga sipil. ( Pasal 50, 51, 130, dan 147 Konvensi Jenewa dan pasal 11, 85 Protokol I Tambahan )

Agresi Israel tidak dapat dibantah telah melanggar hukum perang. Sebagai contoh serangan Israel ke Qana, yang kemudian dikenal dengan tragedi Qana. Dalam serangan ke pemukiman sipil tersebut 56 warga sipil 34 di antaranya adalah anak-anak, gugur. Selain korban jiwa serangan Israel yang juga merusak objek-objek sipil seperti jalan raya, gedung-gedung apartemen, rumah sakit, jembatan, wilayah perumahan desa-desa di Lebanon dan bahkan markas UNIFIL. Fakta tersebut mengukuhkan Israel sebagai sebagai penjahat perang.

Damai Dengan Keadilan

Secara teori International Criminal Court ( Mahkamah Pidana Internasional ) dapat menjerat semua orang tanpa kecuali, termasuk kepala negara, pejabat tinggi sipil atau militer, prajurit dan setiap warga negara. Pada 17 Juli 2002, ICC disahkan sekaligus seluruh ketentuan perjanjian Roma dan segenap dokumen pendampingnya berlaku tidak hanya bagi negara penanda tangan tapi untuk semua negara, termasuk negara yang menolaknya.

Statuta Roma memberi prioritas kepada pengadilan dalam negeri untuk memburu, menangkap, memeriksa, menyidik, menuntut, serta mengadili kejahatan yang oleh hukum internasional dianggap kejahatan internasional. Baru setelah terbukti bahwa suatu negara tidak bersedia atau tidak mampu mengadili penjahat yang berada dalam wilayah kedaulatannya, ICC mengambil alih.

Dengan semua kesalahan Israel di atas, sebenarnya sudah cukup menjadi alasan menyeret Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC = International Criminal Court ). Karena yurisdiksi ICC mencakup kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Tetapi permasalahan tidak sesederhana membalik telapak tangan. Karena masih ada satu lagi factor kunci yang selama ini sangat berperan melindungi setiap tindak-tanduk Israel dari tuntutan masyarakat internasional. Factor tersebut adalah hak veto Amerika.

Pertama, Israel pasti akan lolos dari sanksi PBB karena sesuai Bab VII Piagam PBB yang terdiri dari 13 pasal, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan terdapat ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian ataupun suatu tindakan agresi. Amerika sebagai pemegang veto, menurut saya untuk saat ini tidak akan memperbolehkan DK PBB memberikan sanksi kepada Israel.

Kedua, apabila pelanggaran Israel dicoba membawanya ke ICC, maka rencana tersebut bisa dipastikan bakal kandas. Karena pengaturan pasal 13 Statuta Roma yang berisikan kewenangan DK PBB untuk menyerahkan kasus kejahatan serius kepada penuntut ICC dengan menyimpangi prakondisi utama yang diperlukan ICC untuk melaksanakan jurisdiksinya, memberi kewenangan Amerika untuk bermain di dalamnya.

Israel Sebagai Hostis Humanis Generis

Israel sebagai ‘musuh seluruh umat manusia’ haruslah menjadi kesadaran yang massif di kalangan masyarakat internasional. Artinya dengan segala tindak tanduk Israel yang menyalahi hukum dan moral tetapi belum ada satupun otoritas organ internasional yang mampu mengadilinya, maka satu satunya cara yang dapat kita lakukan saat ini menjadikan Israel sebagai musuh umat manusia seluruhnya. Apabila kesadaran yang massif ini dapat terwujud maka dengan sendirinya Israel dan Negara pendukungnya akan terkucil dari pergaulan masyarakat internasional. Semoga.

raison d etre hukum

2008-08-28T07:40:00.007+07:00

jangan meremehkan hukum.kadang dalam kehidupan sehari-hari sadar ataupun tidak kita selalu bersinggungan dengan hukum.hukum adalah pelindung hak-hak kita. namun sangat disayangkan kadang kita menghindarinya dan mencoba menghindarinya. apa alasan? biasanya masalah 'uang', hukum membuat kita rugi.

eits.. jangan berkesimpulan jika belum bermukadimah. mari kita temukan solusinya.

hukum sebenarnya mengatur tentang hubungan antara orang dengan perseorangan dan negara. hukum bertujuan untuk melindungi hak, agar terkondisinya keadilan. coba kalau tidak ada hukum. maka yang kuat pasti yang akan menang sedangkan yang lemah yang akan kalah. ambil contoh zaman dahulu. dahulu kala raja sangat berkuasa apa kata raja haruslah dilaksanakan.

adalah Rene Descartes (1596-1650), seorang filsuf besar Perancis yang pertama-tama meletakkan dasar-dasar rasionalitas bagi ilmu pengetahuan modern. je pense donc je suis (saya berpikir karena itu saya ada), tak pelak lagi telah menjadi ucapan Descartes termashur yang menandai gradasi akal budi manusia pada status yang paling tinggi. di sini seolah-olah Descartes ingin mengantitesis metanarasi yang telah menjadi stereotip pada jamannya. pada masa itu metanarasi dominan yang berasal dari petuah gereja dan tuah sang raja telah menjadi begitu agung untuk dikritisi kembali. sehingga boleh dikata bahwa akal budi manusia pada masa itu tersubordinasi di bawah kebenaran koalisi pendeta dan sang raja yang harus dianggap bermisi absolut....stop kembali kedunia nyata, ambil contoh kecil di jalan raya, jika tidak ada hukum lalulintas dan polisi sebagai penegak hukum yang akan terjadi adalah kekacauan.dan kendaraan besar pasti akan leluasa menyasak jalanan raya.

raison de etre hukum adalah konflik kepentingan, kata raison d etre sendiri diambil dari bahasa perancis yang makna sederhananya adalah "reason for being".

nah sekarang kita harus jujur dengan diri kita sendiri, maukuh hukum menjadi panglima kita ataukah kita akan berlaku sebagai pengangkang hukum yang notabene akan melindungi kita? menghormati hukum berarti menghormati kita, umat manusia.

2008-08-23T14:44:00.003+07:00

RASISME, Daki Kelam Peradaban
Oleh: Eyang Syafii Maarif

Adalah sahabat saya, pengusaha Maher Algadrie (putra Hamid Algadrie, seorang pejuang nasional dari Partai Sosialis Sutan Sjahrir), yang pernah bertutur kepada saya bahwa dari keturunan Arab Yaman ada yang punya gen radikal dan revolusioner. Saya tidak tahu apakah seorang Habib Rizieq Shihab, Abu Bakar Ba’asyir, Abdullah Sungkar, Habib Alhabsyi, dan sederetan yang lain, punya nasab revolusioner dari Yaman itu. Watak radikal dan revolusioner dengan mudah sekali dapat berubah menjadi beringas jika lepas kendali dari akal sehat dan kejernihan sikap.

Tetapi, kita jujur bahwa ideologi radikal ini tidak hanya dimiliki oleh gen Yaman. Hampir semua suku bangsa di muka bumi punya gen serupa. Untuk Indonesia, sejak 10 tahun terakhir, secara kebetulan dipimpin oleh warga Indonesia keturunan Arab dengan pakaian yang serbakhas Arab. Wawancara saya dengan Sinar Harapan beberapa hari yang lalu, yang menyebut Arab tidak tertuju kepada teman-teman Arab yang berbudaya damai, intelektual, santun, dan menyatu. Dengan pernyataan ini, saya berharap agar riak-riak dan protes-protes kecil yang langsung disampaikan kepada saya oleh teman-teman keturunan Arab, semuanya adalah sahabat saya, posisinya sekarang sudah menjadi terang.

Jika telah terjadi sedikit salah paham, anggaplah Resonansi ini mengakhiri kontroversi itu. Tidak ada niat secuil pun untuk melansir rasisme dalam wawancara itu. Seluruh napas hidup saya mengembuskan formula ini: Lawan segala bentuk rasisme karena ia adalah daki kelam peradaban. Di samping antirasisme, saya juga menentang beringanisme dan budaya kekerasan.

Lebih jauh, saya ingin menjelaskan posisi saya sebagai seorang egalitarian. Berdasarkan pemahaman saya terhadap ayat 13 surat Alhujurat, ”Sesungguhnya kamu yang termulia di sisi Allah adalah yang paling takwa.” Bagi saya, ayat ini adalah deklarasi yang paling fundamental tentang doktrin persamaan posisi manusia di depan Allah dan sejarah.

Siapa pun, tidak peduli keturunan siapa, nasab apa, raja, dan rakyat jelata, punya posisi yang sama untuk merebut dan meraih martabat takwa itu. Di depan ayat ini; raja, sultan, khalifah, pangeran, amir, para habib (haba’ib), qaba’il, sayyid, darah biru, darah kuning, darah campuran, dan mereka yang merasa lebih dari yang lain; tanpa takwa, seluruhnya rontok berguguran dan tidak punya bobot apa-apa di mata Allah. Pertanyaannya adalah mengapa sebagian umat Islam masih saja berbangga diri dengan serbanasab dan keturunan?

Tidak jarang terjadi; melalui akuan keturunan nabi atau keturunan raja si anu, hulubalang si anu; telah berlaku perbudakan spiritual di kalangan sementara umat yang menjadi pengikutnya, pengikut yang telah kehilangan daya kritikal, kejernihan, dan akal sehat, modal yang teramat dasariah bagi manusia merdeka. Dalam pemahaman saya terhadap Alquran, hanya manusia merdeka sajalah yang layak diberi martabat mulia, baik di sini maupun di sana nanti. Budak, tidak semata-mata mereka yang dirantai kakinya. Budak juga mereka yang tidak punya keberanian untuk menjadi menusia merdeka.

Akhirnya, seperti halnya suku-suku lain di muka bumi yang lebih memilih hidup damai, harmoni, dan rukun, keturunan Arab pun berada dalam kategori ini, kecuali kelompok-kelompok beringas dan menganut ideologi kekerasan dalam mencapai tujuan. Dan, ini adalah sebuah penyakit peradaban (baca: kebiadaban) yang terdapat pada semua suku bangsa yang telah kehilangan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Mereka adalah musuh peradaban yang sebenarnya. Bola sejarah harus digiring ke kutub peradaban, bukan ke kutub lawannya, jika bumi ini mau dijadikan tempat tinggal yang damai, sejuk, dan penuh persaudaraan lintas suku, bangsa, agama, dan latar belakang.

Republika, Selasa, 10 Juni 2008

2008-08-21T18:13:00.007+07:00

Cintanya Sederhana

Sore ini, penyerbuan tidak hanya terjadi di Georgia, antara Rusia Vs Georgia. Saya pun juga sedang diserbu.Tanpa setitik cintapun mereka menyerbu saya dengan sepenuh hati segenap jiwa dan raga. Ya, mereka adalah kawanan nyamuk Kalimantan yang terkenal bengis dan selalu haus darah!!

Tapi tak apalah, mereka hanyalah binatang yang berbuat karena insting bukan akal pikiran. Mereka binatang tidak tahu apa peradaban dan ilmu, mereka hanya mengerti tentang naluri dan insting.

Oya..judul di atas mungkin terdengar sangat klise banget ya?Biarlah,saya sengaja ingin berceloteh tentang CINTA.

Kawan, barusan sebelum pulang dari ngantor sempat saya bercakap sebentar dengan kawan sekantor. "Apa menurutmu mengenai cinta?" Jawabnya," apa ya? " Betul, kadang dan sering setiap ditanya tentang cinta pasti akan gelagapan dan setidaknya akan terhenyak.Sebegitu rumitnyakah cinta sehingga susah memaknakan cinta? Jawabannya absolutely, YES.

Teman tadi lalu berkata," cinta itu ada di hati." Saya korek lagi, kebetulan dia lebih muda 10 tahun dari saya. Apa bedanya cinta dan sedih..cinta dan gembira? Dengan kepolosan khas ABG, dia jawab "mereka bagian dari cinta."

Sungguh menarik bukan?Setiap berbicara mengenai cinta? Biasanya yang menjadi jawaban adalah elemen yang ada di dalam cinta itu sendiri, sedih dan bahagia. Misteriuskah cinta sehingga patut kita memujanya? Ehmm.. bagi saya tidak,kawan. Cinta hakekatnya adalah kesederhanaan, bukan melebih-lebihkan.

Bolehlah kita rasakan dalam syair berikut yang disusun oleh Anna Sekar W;

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana;

dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana menyatu...melebur ..

maka disanalah kehidupan hingga lahirlah dari dalam bumi segala jenis tumbuhan dan hiduplah di atas bumi segala ciptaan

begitu sederhana cinta mereka memberi manfaat semua

Plokk..seekor nyamuk saya teplek. Alhamdulillah tidak kena. AAgh..kenapa saya teplek nyamuk tersebut, bukankah mereka berbuat karena kesederhanaan 'cinta' yang mereka miliki? Sampai jiwa rela remuk namun demi sesuap makan mereka tetap nekat. Mereka hanya mencari makan untuk yang dicintai.Sungguh di dalam penciptaan seekor nyamukpun ada tanda-tanda kebesaranNya. Subhanallah.

Belajarlah dengan ariif Amron, bukankah cinta yang membawamu jauh sampai Kalimantan dasarnya adalah cinta? Cinta yang sangat sederhana kepada yang kamu cinta. Sehingga mencari bukan untuk 'manfaat aku' melainkan untuk 'manfaat orang yang tercinta.' :-)

( )

2008-08-20T06:28:00.003+07:00

Dendam Itu Belum Berkesudahan

Oleh:Eyang Kakung Syafii Maarif

Pada saat kita di Indonesia sedang gencar-gencarnya mengukuhkan tali persaudaraan lintas iman, dan sampai batas-batas yang jauh telah memberi hasil yang sangat positif, masih ada saja pihak di belahan bumi sana yang berupaya membuyarkannya, sekalipun tidak secara langsung. Kali ini kita soroti Patrick Sookhdeo, seorang tokoh penginjil melalui artikel yang berjudul '' The Myth of a Moderate Islam'' dalam majalah Spectator (London, 30 Juli 2005), dan telah dibantah oleh penulis Vincenzo Oliveti yang dimuat dalam majalah IslamicaThe Myth of 'the Myth of Moderate Islam','' beberapa waktu yang lalu. Di mata Sookhdeo, apa yang dikenal dengan Islam moderat dan berwajah ramah hanyalah sebuah mitos, tidak ada di dunia nyata. Wajah Islam yang hakiki, katanya, adalah kebengisan, kegarangan, dan kekerasan, seperti yang ditampilkan oleh segelintir kelompok radikal, militan, bahkan teroris. Tuduhan semacam inilah yang dikuliti Oliveti melalui tulisannya di atas. dengan judul ''

Dalam artikel yang cukup panjang dengan data sejarah yang akurat, Oliveti menilai Sookhdeo telah dengan sengaja memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, demi dendamnya kepada Islam yang belum juga berkesudahan. Memang, sangat menyakitkan tuduhan penginjil ini yang menyimpulkan bahwa terorisme adalah wajah Islam yang sebenarnya. Artinya, menurut penginjil ini, mayoritas umat Islam adalah pendukung teror. Bahwa ada sekelompok kecil umat yang terlibat dalam aksi kekerasan dan teror memang tidak perlu ditutupi, tetapi membuat generalisasi adalah sebuah dusta.

Agar tidak mengada-ada, Oliveti menurunkan angka-angka ini: Kurang dari 5 persen umat Islam yang dapat dimasukkan dalam kategori fundamentalis; dari yang 5 persen ini, kurang dari 0,01 persen yang punya kecenderungan untuk melakukan teror atau tindak kekerasan atas nama agama. Dengan kata lain, paling banter hanyalah seorang dari 200.000 Muslim yang mungkin dapat dimasukkan sebagai teroris. Selebihnya adalah manusia normal belaka yang cinta damai dan antikekerasan. Tetapi, mengapa sejak Tragedi 11 September 2001, segala tuduhan busuk tetap saja dilemparkan kepada Islam sampai detik ini, sekalipun sudah semakin melemah?

Oliveti kemudian menelusuri data teologis dalam Kristen dan Islam tentang praktik paksaan dalam agama. Tulis Oliveti: ''Tidak dijumpai dalam sejarah Islam sebuah doktrin yang menyamai doktrin St Agustinus, cognite intrare (dorong mereka masuk--artinya 'paksa mereka pindah iman'). Justru dalam Alquran yang ada kebalikannya: 'Tidak ada paksaan dalam agama (2: 256)'.'' Gagasan Agustinus yang menakutkan itu bahwa semua orang harus dipaksa ''menyesuaikan diri'' kepada ''iman Kristen yang benar'' selama berabad-abad telah menumpahkan darah yang tidak ada taranya.

ungguh umat Kristen lebih menderita di bawah kuasa peradaban Kristen daripada di bawah kekuasaan Romawi pra-Kristen atau di bawah kekuasaan lain sepanjang sejarah. Jutaan dianiaya atau disembelih atas nama agama Kristen selama periode-periode kebid'ahan Arian, Donatist, dan Albigenesia. Belum lagi kita berbicara tentang bermacam inkuisisi, atau Perang Salib, di kala tentara Eropa berkata, saat menyembelih umat Kristen dan Arab Muslim: ''Bunuh mereka semua, Tuhan akan tahu sendiri.''

Masa lampau yang gelap ini jangan lagi disegarkan dengan cara-cara keji yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, saat semua pemeluk agama kini ditantang untuk menyelamatkan jenis manusia dari harakiri perdaban modern. Penginjil Sookhdeo harus menyadari bahwa menuduh pihak lain secara semena-mena sama saja dengan mengkhianati Injil itu sendiri. Oliveti melanjutkan: ''Tidak perlu dikatakan, semua pelanggaran di atas--dan sungguh semua pelanggaran umat Kristen sepanjang abad--yang demikian itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yesus Kristus dan atau bahkan dengan Perjanjian Baru. Sesungguhnya, tak seorang Muslim pun per definisi pernah atau akan pernah menyalahkan semuanya ini atas pundak Yesus Kristus. Maka, bagaimana ini berlaku sehingga Sookhdeo menyalahkan pelanggaran-pelanggaran Muslim (sekalipun lebih kecil dibandingkan pelanggaran Kristen) atas Alquran ...?''

Sumber : www.republika.co.id

HI: Sejarah Emblem Palang Merah

2008-08-18T10:26:00.005+07:00

The history of the emblems

Pernahkah anda melihat lambang di atas? Yup, itu adalah lambang tim rescue. Di dalam hukum perang internasional/humaniter law, tim kesehatan wajib menggunakan lambang tersebut. Dan bagi tentara yang sedang berperang, mereka yang menggunakan lambang tersebut 'wajib' tidak boleh diserang, alias sebagai non-combatan. Ya, kita dilahirkan sebagai manusia maka dalam keadaan perang-pun ada adab-adab perang yang harus dipatuhi. Sehingga jika solusi akhir tetaplah harus perang maka perang tersebut harus tetaplah merupakan perang yang beradab.Dan tulisan berikut ini merupakan sejarah asal muasal mengenai pemakaian lambang tersebut, check this out!

The red cross and the red crescent have been at the service of humanity for more than a century - affording protection to those affected by conflict and to those assisting them. In December 2005, an additional emblem - the red crystal - was created alongside the red cross and the red crescent. The following document explains the history of the emblems.

1859	Prior to the nineteenth century, the symbols used to identify armed forces' medical services varied according to their country of origin. The symbols were not generally well known, were rarely respected and were not entitled to any form of legal protection. In the second half of the nineteenth century, the rapid development in firearms technology led to a dramatic increase in the number of dead and wounded during wartime. On 24 June 1859, the War of Italian Unification was raging. Henry Dunant, a Swiss citizen, was on a private trip that took him to the town of Solferino. There, he witnessed the misery of more than 45,000 soldiers abandoned, dead or wounded, on the battlefield. Back in Geneva, Henry Dunant started writing a book proposing drastic improvements in the assistance afforded to war victims.
1862	In 1862, “A Memory of Solferino” was published. The book puts forward two proposals: to set up in peacetime and in every country volunteer groups to take care of casualties in wartime; to get countries to agree to protect first aid volunteers and the wounded on the battlefield; The first proposal was the origin of the National Societies that now exist in 183 countries; and the second was the origin of the Geneva Conventions now signed by 192 States.
1863	On 17 February 1863, a five-member committee, the future International Committee of the Red Cross (ICRC), met to study Dunant’s proposals. One of its main objectives was to adopt a single distinctive symbol backed by the law to indicate respect for army medical services, volunteers with first aid societies and the victims of armed conflicts. The symbol needed to be simple, identifiable from a distance, known to everyone and identical for friend and foe. The emblem had to be the same for everyone and universally recognizable. On 26 October 1863, the first International Conference was convened. It included delegates from 14 governments. In addition to adopting ten resolutions, which provided for the establishment of relief societies for wounded soldiers - the future Red Cross and, later, Red Crescent Societies - it also adopted the red cross on a white background as the uniform distinctive emblem.
1864	In August 1864, the Diplomatic Conference, convened for the purpose of transforming the resolutions adopted in 1863 into treaty rules, adopted the First Geneva Convention. Modern international humanitarian law was born. The First Geneva Convention recognized the red cross on a white background as the single distinctive emblem. Since the emblem was to reflect the neutrality of the armed forces' medical services and the protection conferred on them, the emblem adopted was formed by reversing the colours of the Swiss flag. Switzerland's permanent neutral status had been firmly established in practice for several years, and had been confirmed by the Treaties of Vienna and Paris in 1815. Furthermore, the white flag was and remains a symbol of the wish to negotiate or to surrender; firing on anyone displaying it in good faith is unacceptable. The resulting symbol had the advantage of being easily produced and recognizable at a distance because of its contrasting colours.
1876-1878	During the war between Russia and Turkey, the Ottoman Empire declared that it would use the red crescent on a white background in place of the red cross. While respecting the red cross symbol, the Ottoman authorities believed that the red cross was, by its very nature, offensive to Muslim soldiers. The red crescent was temporarily accepted for the duration of this conflict.
1929	After the First World War, the 1929 Diplomatic Conference was called to revise the Geneva Conventions. The Turkish, Persian and Egyptian delegations requested that the red crescent and the red lion and sun be recognized. After lengthy discussions, the Conference agreed to recognize them as distinctive emblems in addition to the red cross; but in order to avoid any proliferation of emblems, it limited the authorization to the three countries that already used them. The three distinctive emblems enjoy equal status under the Geneva Conventions. Today, 151 National Societies use the red cross and 32 the red crescent.
1949	The Diplomatic Conference convened in 1949 to revise the Geneva Conventions in the aftermath of the Second World War studied three proposals for a solution to the question of the emblems: a proposal from the Netherlands for a new single symbol; a proposal to revert to using a single red cross symbol; a proposal from Israel for the recognition of a new emblem, the red shield of David which was used as the distinctive symbol of the Israeli armed forces’ medical services; All three proposals were rejected. The conference expressed its opposition to the proliferation of protective emblems. The red cross, the red crescent and the red lion and sun remained the recognized emblems.

1980	The Islamic Republic of Iran declared that it was waiving its right to use the red lion and sun and would use the red crescent as its distinctive symbol. However, it reserved the right to return to the red lion and sun should new emblems be recognized.
1992	Debate about the emblems continued after the 1949 decision. A number of countries and their relief societies still wanted to use national emblems, or both the cross and crescent together. By the 1990s, there was also concern about respect for the neutrality of the red cross or red crescent in certain difficult conflicts. In 1992, the then president of the ICRC called publicly for the creation of an additional emblem devoid of any national, political or religious connotation.

1999	The 1999 International Conference of the Red Cross and Red Crescent endorsed the proposal that a joint working group of States and National Societies on the emblems should be formed to find a comprehensive and lasting solution acceptable to all parties in terms of substance and procedure.

2000	The Working Group realized that a majority of States and National Societies were deeply attached to the red cross and red crescent emblems. Thus, the only way of finding a widely accepted solution was to adopt a third additional emblem, devoid of any national, political or religious connotation. The design of the new emblem should enable a National Society using it to: insert a cross or a crescent; insert a cross and a crescent side by side; insert any other symbol that is in use and has been communicated to the depositary State of the Geneva Conventions and the ICRC.

2005	In December 2005 during the Diplomatic Conference in Geneva, the States adopted Protocol III additional to the Geneva Conventions, creating an additional emblem alongside the red cross and red crescent. The new emblem - known as the red crystal - resolves several issues that the Movement has faced over the years, including: the possibility for countries unwilling to adopt the red cross or the red crescent to join the Movement as full members by using the red crystal; the possibility of using the red cross and the red crescent together.

2006	In June 2006, an International Conference of the Red Cross and Red Crescent will meet in Geneva to amend the statutes of the Movement to take into account the creation of the new emblem.
	sumber:www.icrc.org

IH:blog tentang hukum

2008-08-17T07:21:00.002+07:00

Assalamu`alaikum

Selamat Pagi,

Pernahkah anda ditilang karena pelanggaran lalulintas? Kalau iya pernahkah anda menghadiri sidang tilang di Pengadilan? Atau pernahkah anda meminta damai dengan polisi?

Contoh kecil di atas adalah sekelumit tentang peristiwa hukum. Mendalami hukum sama saja kita mempelajari tentang kita sendiri. Kenapa? Karena sejak manusia lahir maka dia sudah bersinggungan dengan hukum. Bahkan sampai meninggal pun dia juga masih bersinggungan dengan hukum,yakni hukum waris. Praktis di setiap gerak dan perilaku kita selalu ada hukum yang menyertai kita.

Secara garis besar hukum terbagi menjadi 2 jenis, hukum perdata dan hukum pidana. Hukum Pidana biasanya hukum tersebut berkaitan dengan ketertiban masyarakat umum. Sedangkan hukum perdata biasanya lebih berkaitan dengan hukum antara pihak 1 dengan pihak 2. Atau bisa disebut juga hukum pidana sebagai hukum publik sementara hukum perdata adalah hukum privat. Permisalannya sebagai berikut: Ada keluarga artis sedang cekcok minta cerai. Nah, kasus seperti ini masuk ke dataran hukum perdata karena hanya ada 2 pihak yang terlibat. Tetapi kalau tiba-tiba, keluarga artis tersebut mengamuk di jalanan dan merusak berbagai hal yang ada disekelilingnya maka itu masuk wilayah hukum pidana. Karena perbuatan tersebut telah berkaitan dengan ketertiban umum.

Saya ingin belajar tentang saya, maka saya akan mempelajari hukum. Bila ingin berpartisipasi mari bersama.

`BPK` ala Borneo

2008-08-11T06:59:00.007+07:00

Assalamu`alaikum Wrb.
Selamat Pagi,

Alhamdulillah sebelum memulai tugas ngantor sekarang saya punya ritual baru, nguprek-uprek blog plus minum teh.Waah...nikmatnya bikin semangat.
Oya.. ada hal menarik pagi ini selain perang Rusia yang dikecam Bush. ( belum saya bahas masih malas ) Ketika saya baca harian Banjarmasin Post, yakni berita tentang pertandingan ketangkasan BPK di Daerah Banjar. Dalam benak kita yang terfikirkan pasti lombanya para akuntan berkacamata tebal. Tapi bukan, bukan BPK yang itu ( Badan Pemeriksa Keuangan ) tetapi BPK disini yakni Barisan Pemadam Kebakaran. Disinilah uniknya. Mungkin ini hanya ada satu-satunya di Indonesia.
Setiap mendengar Kalimantan pastilah kebakaran hutan yang kita dengar. Dan pasti reaksi kita kok ga ada aksi memadamkan,kok bisa,kok tidak ada warga yang rame-rame gotong royong seperti kita lihat TV kalau ada kebakaran di Jakarta, dll. Ternyata salah kalau kita mengira seperti itu. Setidaknya setelah 3 bulan saya di Banua ( Kaltengsel ), banyak di setiap daerah kelompok-kelompok BPK itu. Ada BPK `grup A`, BPK `grup B` dst. Mereka lengkap dengan peralatan mobil bak terbuka layaknya mobil patroli POLSEK.
Di akhir celotehan ini, semoga realitas-realitas yang ada ini ke depan tidak disalahgunakan sebagai kedok bagi satgas yang tidak jelas. Dan semoga munculnya kelompok-kelompok tersebut bukan dipaksa karena keadaan semata, namun juga karena perencanaan/planning yang mantap.
Tapi ngomong tentang perencanaan, blog ini mau dibawa kemana mas?apa hanya sekedar celoteh terus?/? Hehe ternyata ngomong itu enak ya.

The 'Cape Deh' Republic

2008-08-10T11:26:00.018+07:00

Dilihat dari judulnya saja pasti akan lelah kita bacanya. Maka kami menganjurkan sebelum membaca tulisan ini, kalau perlu disiapkan di depan komputer kita secangkir teh panas kental tapi jangan terlalu manis. Maksudnya agar badan menjadi rileks dan tidak lelah. Selamat membaca THE CAPE DEH REPUBLIK :-)

:

::

::::

::::::::

:::::::::::::::

Bodoh dan miskin merupakan dua hal yang sangat ditakuti oleh negara manapun. Bagaikan dua sisi mata uang, kebodohan akan mengakibatkan kemiskinan dan sebaliknya kemiskinan akan menimbulkan kebodohan. Kebodohan dan kemiskinan bahkan lebih ditakuti daripada senjata nuklir maupun teroris. Jika suatu masyarakat dari sebuah negara tersusun dari orang-orang yang miskin bin bodoh maka tanpa ada provokasi ataupun invasi dari pihak lain cepat ataupun lambat pasti akan bangkrut dengan sendirinya.

Kemerdekaan bangsa Indonesia telah mencapai usianya yang ke-63. Saya teringat pada sebuah film yang berjudul Shawshank Redemption. Film tersebut bercerita tentang kondisi kejiwaan narapidana di penjara shawshank. Karena saking lamanya berada di dalam penjara tersebut dia gugup bahkan bingung harus berbuat apa dan bagaimana ketika mendapat pembebasan dari penjara. Dia mengistilahkan kondisi yang dialaminya sebagai suatu kondisi terinstitusi oleh kondisi penjara yang penuh dengan pembatasan hak dan minimnya kesadaran akan pendidikan. Jadilah penjara tersebut tempat bermukimnya para pesakitan yang frustasi dan bodoh.

Kini, setelah hampir 63 tahun merdeka masih banyak masyarakat Indonesia yang terinstitusi oleh kondisi zaman penjajahan. Kita gugup dan bingung harus bagaimana dan berbuat seperti apa dalam mengisi kemerdekaan. Alhasil kemerdekaan yang kita dapati adalah merdeka untuk merambah hutan sampai gundul, merdeka mengeruk kekayaan tambang hingga puas-sepuasnya, merdeka untuk mengkorup uang negara, ataupun merdeka untuk membacok tetangga karena sengketa lahan, memukul kawan karena beda faham. Sungguh, perbuatan tersebut terjadi karena pelakunya jika bukan orang bodoh maka minimal dia orang yang frustasi. Sungguh memilukan.

Berulangkali Buya Syafii Ma`arif melontarkan kerisauan hatinya demi melihat kondisi bangsa Indonesia yang lepas kendali. ''Jika saja dalam Alquran ada ayat yang memerintahkan kita pesimistis, tentu saya orang pertama yang akan melakukannya,'' ataupun dalam pernyataan lainnya, ''maka kehancuran bangsa ini hampir sempurna. Kita harus menyelamatkannya”. Lontaran-lontaran Buya tentu bukanlah bentuk sebuah keputusasaan beliau, tapi hal tersebut merupakan curahan hati terdalam dari guru bangsa menyikapi kondisi tanah airnya yang terus menerus terpuruk. Atau disebut oleh Kuntowijoyo tengah dilanda dengan krisis multidimensi.

Khalifah Umar pernah berkata, “Jika aku mengalami masalah yang rumit, maka aku akan menyerahkannya pada pemuda”. Untuk membangun kembali rumah bangsa yang hampir rubuh, tumpuan ada di kaum muda. Sejarah telah membuktikan pergerakan yang revolusioner digawangi oleh kaum muda. Namun bukan berarti kita menafikan kaum tua, karena bagaimanapun juga generasi tua merupakan ‘the wisdom gate’ atau gerbang kearifan bagi generasi muda.

Saya sepakat, pendidikan merupakan jalan keluar dari hal tersebut. Pendidikan yang dimaksud bukanlah yang bersifat pragmatisme sempit namun haruslah pendidikan yang berwawasan panjang dan berkelanjutan. ( minal Mahdi ilallahdi )

Namun, permasalahannya adalah pendidikan kita tidak mampu memberi solusi untuk menghadapi kebodohan dan kemiskinan yang melanda bangsa ini. Banyak pakar yang menganalisa bahwa proses pendidikan kita masih gagal dalam menciptakan manusia yang sesungguhnya ( dehumanisasi ). Globalisasi yang didukung oleh media elektronik internet dan satelit, turut berpartisipasi terjadinya pembodohan terhadap masyarakat luas. Budaya hedonisme yang sering dipancarkan oleh media –media elektronik, telah memiskinkan nilai-nilai moralitas anak bangsa yang buta akan realitas. Ditambah lagi lingkungan keluarga dan masyarakat yang mulai apatis terhadap perilaku pendidikan. Plus, kondisi pendidikan di sekolah yang hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal ataupun bisa disebut sebagai pencapaian yang gagal.

Indikasi pertama, besarnya biaya sekolah bagi masyarakat kecil. Walaupun ada dana BOS namun tetap saja biaya untuk sekolah masih mahal. Padahal tujuan utama BOS yakni membebaskan biaya pendidikan tetapi realitasnya pendidikan di sekolah tetap saja bayar dan mahal. Selama ini BOS didistribusikan karena keadaan, seharusnya BOS didistribusikan karena perencanaan yang matang. Sekedar menjadi pengingat, bahwa kucuran dana BOS untuk tahun 2008 tidaklah kecil yakni sebesar 11,2 trilyun rupiah. Sungguh merana nasib masyarakat miskin yang dilahirkan di Republik ini. Jika tidak mempunyai keturunan ‘ balung gede` ( kaya harta ) maka selamanya akan berada ‘di bawah’ termasuk dalam hal pendidikan di sekolah.

Indikasi kedua, maraknya pengangguran yang terjadi di banyak kota-kota seluruh Indonesia. Data BPS tahun 2008 mencatat, angka pengangguran terbuka pada Februari 2008 mencapai 9,48 juta orang atau sekitar 8,46%. Betapa mengerikan, untuk menyekolahkan anak hingga tingkat SMP membutuhkan biaya hingga puluhan juta rupiah yang kadang itupun harus kredit namun setelah lulus SMP berakhir dengan predikat yang getir, pengangguran. Tetapi kalaupun akhirnya bisa bekerja kebanyakan hanya akan menjadi buruh kasar, mentok-mentoknya TKI.

Indikasi ketiga, besarnya muatan kurikulum sekolah. Kalau diibaratkan dalam cabang olahraga, maka semua cabang harus dikuasai. Baik lari, renang, basket,loncat galah sampai olahraga catur semua harus dikuasai. Betapa melelahkan. Dan hal itu menjadi penghambat kreatifitas dan potensi siswa.

Indikasi keempat, kesadaran sebagian guru yang masih menganggap mendidik sekedar transfer ilmu pengetahuan ke peserta didik. Sehingga status guru lebih sebagai tukang mengajar bukan pendidik. Karena pendidik adalah yang mampu menjadikan manusia sebagai manusia yang sesungguhnya. Sehingga bukan hanya transfer ilmu melainkan bisa menjadi ‘teladan baik’ ( uswatun khasanah ) di dalam maupun di luar pendidikan di sekolah.

Revitalisasi Peran Pemuda

Lomba makan kerupuk, upacara bendera 17 Agustus, lalu berkumandangnya lagu-lagu perjuangan, tirakat renungan jasa para pahlawan, tabur bunga di makam pahlawan, panjat pinang, pentas seni, organ tunggal, perlombaan olah raga, serta berbagai kegiatan lain mengisi hari kemerdekaan. Kegiatan yang semacam menjadi ritual tersebut pasti ada pemuda sebagai motor dibaliknya. Namun itupun hanya terjadi pada para pemuda yang peduli.

Hampir di setiap kota besar di seluruh pelosok Indonesia akan lebih mudah mendapatkan para pemuda, penerus bangsa ini di lokasi-lokasi hiburan semacam mall, kafe dugem, kafe game dan tempat-tempat hiburan lainnya. Dan akan lebih mudah berbicara dengan kaum muda saat ini dengan topic pembicaraan seperti artis, gosip, musik ataupun gaya hidup. Jarang yang peduli untuk bertafakkur mengenai nasib bangsa ini khususnya di bidang pendidikan. Pertanyaannya, inikah generasi revolusioner yang oleh para pendiri republic ini telah digadang-gadang kehadirannya kelak? Tidakkah ada suatu gebrakan yang revolusioner sehingga mampu menggerakkan kembali perjalanan gerbong bangsa ini? Sebatas itukah merdeka kawan-kawan?

Mengutip pendapat Bung Karno,

“ Jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 milyun ini lebih dahulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita mencapai political independence, saya ulangi lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka! Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita! Di dalam Saudi Arabia merdeka, Ibn Saud memerdekakan rakyat Arabia satu per satu. Di dalam Soviet-Rusia merdeka Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet-Rusia satu per satu…..
Di seberang jembatan, jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi. (Sumber: Soekarno, Pidato di BPUPKI, 1 Juni 1945)

Sungguh, tanggungjawab intelektual yang sangat besar ada dibebankan oleh para pendiri bangsa kita. Tugas terberat adalah mendidik penduduk bangsa ini untuk meraih kemerdekaan yang sejati. Inilah tugas besar kaum muda untuk memperjuangkannya dengan segenap daya dan upaya.

Proyek masa depan

Manusia tidak bisa memilih dimana dia akan dilahirkan. Salah besar untuk menghindar dari republik ini. Walaupun dengan berbagai persoalan yang melingkupinya membuat kita lelah hidup di dalamnya. Namun sekali lagi, bukan untuk ‘menghindar’ kita dilahirkan di republik ini. Tetapi untuk menghadapi dan melawan realitas kebobrokan yang ada di republik ini.

Pendidikan anak bangsa tidak terjadi dalam ruang hampa, namun terjadi dalam arus perubahan sosial yang sangat dahsyat. Melalui pendidikan kita akan membentuk manusia sesungguhnya. Cukup kiranya kritik Freire mengenai pendidikan revolusionernya yang dengan gamblang menggambarkan betapa pentingnya capaian pendidikan. Ataupun kritik dari Ivan Illich, seorang kritikus pendidikan yang mempermasalahkan mengenai kapitalisme pendidikan. Saatnya kini, bergerak untuk melakukan pembelaan. Sesuai dengan nasehat bijaksana dari bapak pendidikan Muhammadiyah KHA Dahlan dengan falsafah Al Ma`un yakni beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Jika trias politika merupakan komponen masyarakat modern `pada waktu itu`, kini di era neo-demokrasi ada satu lagi komponen masyarakat modern yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi perjalanan kebijakan negara yakni NGO, semacam private organization yang tidak berhubungan langsung dengan politik tetapi dapat mempengaruhinya. Melalui media inilah kesempatan para muda untuk berkiprah selain di partai politik yang saat ini telah menjadi `mitos`. Maka penting kiranya bagi generasi muda bergerak melalui media kultural untuk menyelamatkan pendidikan bangsa ini. Melalui komunitas-komunitas peduli pendidikan yang dapat kita konsolidasikan di setiap daerah.

Proyek masa depan pendidikan haruslah melibatkan segenap jejaring dari seluruh masyarakat pendidikan Indonesia. Selama tidak berembel ‘politisasi’ harus kita bangun jejaring yang luas kepada mereka yang memiliki komitmen untuk pendidikan. Kuncinya ada di jaringan dan komitmen.

Sebagai penutup saya kutipkan kembali kegetiran Buya terhadap bangsa ini,” Saya hanya ingin bangsa ini bertahan sampai satu hari sebelum kiamat”. Semoga tulisan ini menjadi inspirasi positif bagi semua pihak. Robbana dholamna anfusana, wa ilam taghfirlana watarhamna lana kunanna minal khosyiriin.Laa ilaa ha ilaa Anta, subhanaka inni kuntu minadzzhoolimiiin". Wallahu a`lam.

Anak Dan Politik di Banjarmasin

2008-08-03T09:12:00.010+07:00

Antara Banua, Anak dan Politik

Di Indonesia, anak dan politik merupakan dua hal yang berbeda namun erat kaitannya. Pada bulan Juli kemarin, bangsa ini mempunyai dua peristiwa penting yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa selanjutnya. Yakni peringatan hari anak pada tanggal 23 Juli dan dimulainya masa kampanye secara resmi parpol peserta Pemilu tahun 2009.

Eksploitasi anak tidak hanya terjadi dalam hal ekonomi. Seperti untuk mencari nafkah anak mengamen, mengemis ataupun pekerja di bawah umur. Namun, eksploitasi anak juga terjadi dalam hal politik. Dan inilah yang belum mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia.

Dalam UU Perlindungan Anak (UU PA NOMOR 23 TAHUN 2002 ), pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam pengertian tersebut di atas anak berhak mendapat perlindungan hak asasinya yakni seperti tercantum dalam pasal 15 UU PA , setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.

Anak Berpolitik

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa manusia itu adalah hayawan siasi (makhluk politik). Walaupun demikian tidak lantas hal ini bisa di`gebyah uyah` ( artinya : dipukul rata ) untuk manusia semua usia. Politik adalah dunia orang dewasa, bukan dunia anak-anak. Namun, dalam pelaksanaan kampanye yang sering terjadi adalah anak-anak yang belum memiliki hak pilih dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan kampanye. Seakan anak-anakpun harus mulai `melek` politik praktis sejak kecil. Pelibatan anak-anak ini secara sadar ataupun tidak sebenarnya sangat membahayakan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai umurnya. Bahkan dampaknya bisa mempengaruhi anak baik secara psikis maupun jiwa sang anak.

Secara psikologis masa anak-anak bukanlah masa yang pas untuk mengikut sertakan mereka dalam kegiatan politik praktis karena usia anak merupakan masa rawan, dan masa pembentukan karakter diri. Apalagi bagi anak-anak remaja ( ABG ) yang emosi mereka masih sangat labil dan berkecenderungan untuk mengutamakan emosi daripada nalar. Sehingga kecenderungan untuk terjaadinya fanatisme buta sangat besar karena ketersinggungannya secara langsung dengan parpol ataupun caleg terkait. Hal itu merupakan pendidikan yang salah karena imbasnya adalah tumpulnya kesadaran berfikir anak ketika dewasa kelak. Ketika dewasa nanti kecenderungan anak untuk berfikir jumud (kesadaran bisu) terhadap realitas politik menjadi lebih besar karena telah terdoktrin sejak kecil. Lalu pada akhirnya daya nalar kritis mereka akan hilang, bagaikan busa mereka hanya akan mengikuti arus besar saat itu tanpa bisa mengkritisi untuk apa dan kenapa dia berbuat. Hal ini merujuk pendapat Freire yang membagi empat tingkatan kesadaran manusia, kesadaran intransitif, kesadaran semi intransitif atau kesadaran magis, kesadaran Naif, dan Kesadaran kritis transitif. Menurut Freire pencapaian kesadaran manusia yang seharusnya adalah pada kesadaran kritis transitif. Kesadaran kritis transitif ditandai dengan kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam berdiskusi, mampu menerima dan menolak. Pada tingkat ini pembicaraan yang terjalin bersifat dialog. Pada tingkat ini orang mampu merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat.

Selain secara psikis, jiwa anak juga akan sangat beresiko jika terlibat dalam pelibatan kegiatan politik terutama kampanye. Menurut data yang dikeluarkan oleh komnas Perlindungan Anak, untuk masa kampanye Pemilu Tahun 2004 terdapat korban jiwa usia anak ketika mengikuti kegiatan kampanye. Enam anak-anak meninggal dalam kaitan kegiatan kampanye. Usia anak-anak yang menjadi korban itu berkisar 3-11 tahun. Tiga anak meninggal di Batam (Kepulauan Riau) karena truk yang ditumpanginya terbalik. Di Boyolali (Jawa Tengah), seorang anak meninggal karena tersengat aliran listrik saat pemasangan bendera partai politik (parpol). Di Sulawesi Tenggara dua anak meninggal karena tabrakan saat dibawa berkampanye.

Sekarang jika kita lihat pasal 4 dan 6 UU PA, tertulis bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Bagi parpol-parpol dan juga calon anggota legislatif (caleg), pelibatan anak-anak dalam kegiatan politik praktis merupakan perkara yang harus diperhatikan. Karena dampaknya akan dibatalkannya caleg tersebut ataupun akan dihentikannya kampanye tersebut jika terbukti menggunakan anak-anak sebagai bagian dari metode kampanyenya. Lebih lanjut, ketua kelompok kerja (Pokja) kampanye Pemilihan Umum 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sri Nuryanti mengingatkan partai politik maupun perorangan agar tidak mengeksploitasi anak-anak yang belum punya hak pilih dalam berkampanye. Sri Nuryanti mengatakan, KPU sebenarnya sudah mengatur tegas soal pelarangan kampanye yang melibatkan bocah dalam aturan kampanye no 19 tata tertib pedoman dan tata cara kampanye. (Kompas, 21/7).

Bahkan jika kita menelusuri lebih jauh UU PA terutama pasal 87 tentang sanksi pidana maka seseorang dapat dipidana penjara hingga lima tahun atau denda hingga 100 juta rupiah jika terbukti menyalahgunakan anak dalam kegiatan politiknya. Pasal 87 UU PA, setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menurut ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi, pelibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye pemilu bukanlah proses pendidikan yang sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak-anak. Dunia kampanye adalah dunia bagi orang dewasa, sementara anak pun punya hak asasi untuk dilindungi. Kalaupun ada dalih bahwa diajaknya anak-anak dalam kampanye karena tidak ada yang menjaganya di rumah, alasan itu dinilai lemah. " Toh kalau orang tua bekerja, anak-anak kan juga tidak diajak, masih banyak cara lain untuk memberikan pendidikan politik kepada anak-anak yang sesuai dengan perkembangan mereka, seperti lewat permainan yang kreatif dan aman,"

Sudah saatnya kini masyarakat bisa menempatkan permasalahan secara proporsional. Anak-anak tetaplah anak-anak bukan orang dewasa. Sedangkan politik merupakan suatu hak bagi orang dewasa. Tentu kita tidak ingin anak menjadi korban sia-sia ambisi orang dewasa. Tentu kita tidak ingin korban akan terus berjatuhan di kalangan anak-anak hanya gara-gara mereka ikut kampanye yang mereka sendiri belum tahu makna dan manfaatnya.

Bagi rakyat Kalimantan terutama Kalselteng pesta demokrasi bukanlah hal yang baru. Bahkan masyarakat Kalselteng telah terbukti mampu melewati masa-masa pemilu dengan baik dan aman. Indikatornya adalah penyelenggaraan berbagai pilkada di berbagai daerah yang berlangsung dengan aman tanpa keributan. Keberhasilan pelaksanaan pilkada di berbagai daerah yang aman, merupakan bukti sekaligus modal besar untuk membuktikan tingkat kedewasaan berpolitik masyarakat banua yang sudah mapan dibandingkan dengan propinsi lain.

Menyambut hari anak tanggal 23 Juli dan dimulainya masa kampanye untuk Pemilu tahun 2009, semoga masyarakat Banua bisa menjadi contoh bagi masyarakat di propinsi Indonesia lainnya dengan pelarangan ataupun tidak mengikutsertakan anak-anak yang belum memiliki hak pilih untuk tidak dilibatkan secara langsung dalam kampanye ataupun kegiatan politik partai politik ataupun pemilihan presiden.

2008-07-16T22:16:00.009+07:00

Syair Barito

Untuk kesekian kalinya aku menabur bunga malam ini
Antara duka dan duka
Belanda sudah jauh kawan…perang revolusi juga telah lama usai

Namun, hutan tetap saja gosong, tanah terus menganga
tapi bukan karena bom napalm sobat!

Aku datang dalam senja menyongsong keremangan Barito nan tua
Senja nan damai tak lagi tampak dalam alunan kasidah Barito nan tua

Tongkang kayu dan ponton batubara mengalahkan merdunya adzan Barito nan tua
Muak.. sedih dan entahlah...tapi tetap dijalaninya karena itu sudah takdir Barito nan tua

Kupandangi jiwa ini masihkah sama dengan jiwa mereka yang terkubur dalam derasnya arus Barito kelam
sedangkan aku pun tak bisa lagi berkata..walau hanya satu kata..kepada siapa lagi aku kan berkata?

Dunia telah tampak nyata kerusakannya akan perbuatan manusia
Robb cukup bagiku nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku

aqu;
tulis di tepian Barito Muara Teweh

Keindahan Untukmu

Rabbi....
Jika cintaku Kau ciptakan untuk dia
tabahkan hatinya
teguhkan imannya
sucikan cintanya
lembutkan rindunya

Rabbi....
Jika hatiku Kau ciptakan untuk dia
penuhi hatinya dengan Kasih-MU
terangi langkahnya dengan Nur-MU
bisikkan kedamaian dalam kegalauan
temani dia dalam kesepian

Rabbi...
kutitipkan cintaku pada-MU untuknya
resapkan rinduku pada rindunya
mekarkan cintaku bersama cintanya
satukan hidupku dan hidupnya
dalam cinta-MU
sebab, sungguh aku mencintainya karena-MU...

www.kebunhikmah.com
(kiriman Seri Utami, dikutip dari Derap-derap Tasbih - Hadi S. Khuli)

dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung

2008-06-27T19:37:00.006+07:00

judul di atas mungkin kurang pas dalam penulisannya, namun intinya itulah. Dimana kita berpijak di atas bumi maka disitulah langit harus kita junjung. Atau kata lainnya adalah kearifan lokal.
Kearifan merupakan budaya yang untuk saat ini susah kita dapatkan di masyarakat Indonesia. Mungkin masyarakat sudah jenuh untuk berperilaku arif karena pada kenyataannya kearifan hanya akan menghasilkan sikap mudah memaklumi/tidak kritis dan terkesan lembek.
Maka saat ini berlakulah hukum rimba, yakni hukum tertua buatan manusia. Siapa punya kekuatan maka dia akan menang.Dan yang tidak..maka akan tergilaslah dia.

pastilah Banua...

2008-06-24T15:13:00.003+07:00

Jika sekilas melihat kondisi Banjarmasin secara umum maka yang kita dapat adalah kesinisan terhadap kota maritim ini. Namun, tetap saja dibalik itu semua adanya gelora yang laten untuk menjadikannya jauh lebih baik.
Saya salut dengan kota ini, PR masih panjang menghantui perjalanan bangsa ini.Butuh banyak energi dan kerjasama untuk mengangkatnya.

belum banjarmasin

2008-06-22T22:03:00.005+07:00

Pertama datang, panas terik lalu tiba-tiba hujan, tanah merah ada yang rawa dan banyak yang gambut, pohon tidak ada yang rimbun.jalanan berdebu di berbagai jalan arteri.banyak sungai besar dan sampan,namun airnya layak sebagai penggelontor sampahnya para manusia di atasnya.
belumlah...banjarmasin

artikel;as homy as jogja

2008-05-31T14:33:00.006+07:00

Apa Kabarmu “Tanah” Jogja ?

Bagi sebagian masyarakat negeri ini, tanah Yogyakarta ( baca Jogja ) adalah tanah impian. Banyak impian indah bertumpukan di tanah ini. Sebagai kota investasi, kota wisata, kota pelajar dan pendidikan, kota agama, kota budaya, kota sejarah dan berbagai gelar lainnya. Nama Yogya pun tidak hanya terkenal di dalam negeri namun juga hingga ke luar negeri. Dan nama Yogya juga telah terukir diantara peta-peta tempat tujuan wisata dunia.
Di satu sisi, hal ini jelas sangat membanggakan warga kota ini. Terlihat dengan pesatnya pertumbuhan berbagai macam dan jenis sarana prasarana di kota Jogja. Untuk mendukung sebagai kota bertumpuknya impian, Jogja punya jalan raya dengan aspal hotmix, jembatan layang, sarana transportasi, stasiun, terminal, bandara, dan pelabuhan ( sebentar lagi )—termasuk mall, hotel berbintang, diskotik, padang golf, real estate, bank dan ribuan gedung sekolahan dari tingkat Play Group hingga Perguruan Tinggi.
Dan itupun baru merupakan perangkat keras ( hardware ) infrastruktur Yogya belum lagi softwarenya yang berupa program dan promo mengenai kota bertumpuknya impian ini. Bagaikan arena pacuan antara tradisi dengan modernitas, kapitalisme dan tuntutan budaya. Jogja berusaha keras untuk bergerak secepat mungkin mengikuti tuntutan pasar.

Jogja Berhati Nyaman
Brand kota Jogja tersebut terpampang di setiap pojok kota dan beberapa bangunan tempat istirahat ataupun hiburan. Kemewahan bangunan sarana dan prasarana kota sebenarnya tidak akan banyak berarti jika warga Jogja mulai melupakan brand tersebut. Bagi masyarakat Jogja, Jogja adalah keramahtamahan warga yang tiada habis-habisnya, Jogja adalah keluhuran budi yang tiada terperi, Jogja adalah kesantunan yang terbukti. Bagi warga Jogja keindahan bukan terletak pada mewah ataupun besarnya bangunan, keindahan bukanlah rimbunnya padang golf, dan keindahan Jogja bukanlah terletak pada hingar bingarnya suara pesta dugem. Itu semua tidak akan berarti tanpa kearifan khas Jogja.

Kabar Tanah
Sejenak mari kita menengok ke bawah, pada hal yang paling dekat dengan kita dimana setiap harinya kita berinjak di atasnya, yakni tanah. Tanah Jogja apa kabarmu? Apa yang telah terjadi padamu sekian lama ini? Apakah masih subur ijo royo-royo ataukah sudah tandus sehingga cocok ditanami real estate nan megah dan mewah? Masihkah tanahmu mampu menyerap rahmat Allah berupa air hujan ataukah sudah jenuh dengan limbah ulah manusia sehingga banjir dimana-mana? Lalu bagaimana pula dengan kondisi sahabatmu pohon. Apakah masih hijau perdu menghiasi permukaanmu ataukah gersang nan kerontang penuh dengan asap kendaraan yang menyesakkan rongga dada?

Berbagai pertanyaan di atas penting untuk kita lontarkan sebagai evaluasi pembangunan di kota Jogja ini. Kota yang disebut-sebut sebagai ibukota Kebudayaan Jawa oleh beberapa media asing. Karena takutnya hanya akan tinggal kita dapati serpihan-serpihan berupa bangunan nan kokoh tanpa esensi kearifan dalam pergaulan masyarakatnya.

amron;