Sabtu, 21 November 2015

DIPLOMASI KENDUR INDONESIA ATAS NATUNA


Hiruk pikuk atau kegaduhan politik di Indonesia semakin menjadi akhir-akhir ini. Bukan hanya karena  masalah dalam negeri. Namun juga karena sebab yang ditimbulkan dari luar negeri.
Kali ini masalah yang mengemuka adalah tentang klaim China atas kepulauan Natuna. Hal tersebut setelah sebelumnya ramai diberitakan oleh berbagai media massa tentang klaim China/Tiongkok atas Kepulauan Natuna.

Diberitakan oleh portal online Tribunnews.com Jumat, pertanggal 13 November 2015 pukul 16:33 WIB.

"Hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok atau China kian panas. Negeri Tirai Bambu tetap bersikukuh memasukan sebagian pulau di kabupaten Natuna ke wilayah mereka.Bahkan paspor terbaru Tiongkok pun telah memasukkan pulau kaya gas alam ini di wilayahnya.Pemerintah Indonesia pun siap membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional."

Lebih gamblang penjelasan di portal online voaindonesia.com Sabtu, 21 November 2015 pukul 10:54.

"Klaim Beijing atas hampir seluruh laut yang kaya sumber daya itu terlihat di peta-peta China dengan garis terputus-putus yang disebut 'nine-dash line' yang memanjang ke jantung maritim Asia Tenggara. Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei juga mengklaim bagian-bagian dari perairan tersebut. "
"Posisi Indonesia jelas di tahap ini bahwa kami tidak mengenali garis nine-dash karena tidak sesuai dengan...hukum internasional," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir kepada wartawan.
"Kami meminta klarifikasi mengenai apa maksud mereka dan apa yang mereka maksud dengan garis itu. Hal itu belum diklarifikasi." Armanatha tidak mengatakan kapan permintaan lewat saluran-saluran diplomatis itu dikirim ke China. " Dalam pernyataan Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei mengatakan," China tidak mempersengketakan kedaulatan Indonesia atas Natuna, tapi ada "beberapa sengketa maritim."
"Kami telah secara konsisten menegakkan bahwa China dan Indonesia harus menemukan mekanisme resolusi yang sesuai melalui negosiasi-negosiasi langsung dan konsultasi, dengan menghormati hukum internasional dan berbasis pada fakta sejarah," ujar Hong.

Melihat pernyataan jubir Hong Lei sebenarnya sudah bisa menjelaskan berita tentang klaim atas kedaulatan Indonesia oleh China adalah merupakan suatu fakta. Karena walau Hong Lei tidak menyatakan kepemilikan di kepulauan Natuna secara khusus, namun dia buru-buru menambahkan kalimat beberapa sengketa maritim. Ini berarti pernyataan jubir ini masih bisa dan sangat mungkin berubah di kemudian hari.
Bahwa  kemudian ada yang menyepelekan klaim tersebut dengan pernyataan bahwa yang diklaim China  itu  bukan wilayah kedaulatan Indonesia tapi hanya sebatas wilayah maritim Indonesia di sekitar kepulauan Natuna. Bagi saya itu adalah pernyataan orang yang tidak berhati-hati dan kurang menghargai perjuangan Indonesia di kancah dunia Internasional dalam memperjuangkan UNCLOS 1982 dan sebagai anggota ASEAN. Termasuk bahwa kemudian ada bantahan dari menteri luar negeri RI sebagaimana ditulis dalam portal online Tempo.com Sabtu, 21 November 2015.
"Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna. Bahkan Cina, kata dia, sudah dengan jelas menyatakan bahwa kepulauan tersebut milik Indonesia. "Beberapa waktu lalu ada berita soal klaim Natuna. Itu sama sekali tidak benar," kata Retno dalam keterangannya kepada media massa di Kuala Lumpur, Jumat 20 November 2015.
Kepemilikan Indonesia atas Kepulauan Natuna, kata dia, sudah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk Cina. Sebagai bukti terakhir, Menlu mengutip pernyataan juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, yang dengan jelas menyebutkan soal kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia. "Ini adalah wilayah Indonesia. Titik," kata Retno Marsudi tegas.
Ditambahkannya bahwa penentuan delimitasi, termasuk zona ekonomi eksklusif dan batas kontinental, ditarik dari garis-garis tersebut, karena yang disengketakan antara beberapa negara adalah masalah fitur berupa pulau, atol, bebatuan, dan sebagainya. "Dalam hal ini Indonesia tidak punya tumpang tindih klaim dengan negara mana pun," katanya.

Di Natuna, Indonesia mempunyai tumpang tindih batas kontinental dengan Malaysia, namun masalah tersebut sudah diselesaikan dan dicatatkan ke PBB. Sementara soal tumpang tindih kawasan ZEE dengan Malaysia di barat dan Vietnam di utara, saat ini masih dinegosiasikan.
Indonesia dan Malaysia sudah menunjuk utusan khusus untuk mempercepat proses negosiasi. Sedangkan dengan Vietnam, negosiasi yang sudah lama berhenti telah dihidupkan kembali dan akhir 2015 akan ada pertemuan lagi.
Indonesia mengajak semua pihak untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memantik ketegangan di kawasan, kata Menlu. Senada dengan Retno, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B. Panjaitan mengatakan bahwa Indonesia mengedepankan dialog dalam mengatasi masalah tersebut. "Soal ''nine-dash line, kami sepakat bahwa kebebasan pelayaran, 'code of conduct' mengemuka. Namun kita ingin mengedepankan dialog untuk mengatasi masalah itu," katanya."



Dari mana kisruh maritim yang merembet ke kedaulatan RI ini berawal? Sebagaimana diungkapkan dalam portal media online Okezone.com Kamis, 13 Maret 2014 - 12:53 wib.
"China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.
“Klaim sepihak tersebut terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini, akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," ungkap Fahru saat berkunjung ke Natuna kemarin. Ia menjelaskan, China telah menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik warga China.

”Yang dilakukan oleh China ini menyangkut zona wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, kami datang ke Natuna ini ingin melihat secara nyata strategi dari komponen utama pertahanan NKRI,” tegasnya.Menurut dia, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh China tetapi juga negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut China Selatan, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan.

Apa gerangan nine dash line? 

Merupakan garis garis terputus di atas laut china selatan  sebagai penanda atas klaim kepemilikan teritorial China di atas laut tersebut. Berakibat 85,7% luasan laut China Selatan masuk klaim mereka.(lihat gambar di atas. sumber dw.com)
Pengaturan 9 garis terputus China ini sudah bermula sejak sekitar tahun 1946 waktu itu sebelum China beralih menjadi negara komunis. Namun kala itu belum dipermasalahkan karena menurut analisa saya era tahun tersebut masih ramai terjadi peperangan kemerdekaan di wilayah Asia. Dan pula dari China sendiri waktu itu masih terlalu lemah untuk 'ngerek bendera' atas klaim peta teritorial lautnya di masyarakat internasional .
Namun kini, era sudah berubah. China sudah cukup mumpuni menjadi negara besar yang patut diperhitungkan oleh dunia internasional. Dan ketika peta laut China beredar dan disosialisasikan ke masyarakat internasional bermunculanlah keberatan dan penolakan dari dunia internasional. Karena akibat dari adanya nine dash line tersebut  banyak teritori negara tetangga yang masuk menjadi wilayah China.


Lantas apakah nine dash line di paspor China tidak lantas menunjukkan kedaulatan mereka?

Jika dilihat dari sisi politik dalam negeri China hal itu bisa jadi karena sebelumnya China sudah mengumumkan peta laut china selatan versi 9 dash line. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang hukum internasional, terus terang saya belum bisa mendapatkan data otentik mengenai pengaturan penulisan dan standar penulisan paspor secara internasional. 

Rame Membantah


Ada hal menggelisahkan nurani saya, terkait klaim China terhadap Natuna ini, banyak tokoh yang beda sikap tahun 2014 dengan tahun 2015 ini. Ketika kasus ini mencuat pada tahun 2014 yang notabene waktu itu presiden belum Jokowi maka ramai tokoh politik negeri ini mengecam pemerintah yang dinilai kedodoran mengatasi hal tersebut. Namun ketika tahun ini mencuat kembali maka senyap tokoh politik berbicara kritis terhadap hal tersebut. Bahkan mereka lebih tertarik dengan kronik politik dalam negeri.
Lihatlah komentar berikut ini, yang saya ambil dari okezone.com Jum'at, 14 Maret 2014 - 06:14 wib.

"Negara China memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, masuk ke dalam peta wilayahnya. Hal itu membuat geram juru bicara presiden pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi. Menurutnya, keberanian Pemerintah China mengklaim wilayah Indonesia, dipicu ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah di dalam negeri, terutama hukum dan ekonomi."Hal itu membuat citra pemerintahan kita di luar negeri (internasional) jadi anjlok, merosot. Ditambah dengan lemahnya figur menteri luar negeri yang berkelas staf, membuat RI tidak dihormati. Itulah sebabnya pihak luar, apalagi negara sedigdaya China, benar-benar meremehkan Indonesia," ujar Adhie kepada Okezone, Jumat (13/3/2014).
Hal itulah sebabnya tanpa sungkan sedikitpun, kata dia, Republik Rakyat China (RRC) berani mengakui kawasan Natuna sebagai wilayahnya. "Untuk mencegah agar nasib Natuna tidak seperti Sipadan dan Ligitan yang kini dianeksasi Malaysia, maka kita harus memiliki Menlu yang berkarakter pejuang, seperti para diplomat kita di masa lalu," tuturnya.
Pemerintah, lanjut dia, harus mengombinasikan diplomasi dengan perdagangan. Maksudnya, perdagangan China yang surplus atas Indonesia harus digunakan untuk menekan china agar tidak bersikap 'aneh-aneh' dengan Natuna."Tanpa keberanian memadukan gerakan ekonomi/perdagangan dengan ketahanan NKRI, maka hanya tinggal menghitung hari Natuna jadi milik RRC," pungkasnya. 


Terakhir terangkum dalam berita online Tempo.co Sabtu, 21 November 2015 | 09:22 WIB, disana diberitakan dengan judul sangat meyakinkan "Cina Akui Hak Indonesia atas Kepulauan Natuna". Namun setelah didalami substansi dari berita tersebut masih ada ambiguitas. Karena isinya hanyalah sekelumit pernyataan jubir Menlu China beberapa waktu lalu yang diulang dan selebihnya merupakan penafsiran wartawan (tempo kopas dari washingtontimes).

Terlepas sudah aman atau belum,  pemerintah tak boleh lengah. Apalagi merupakan hal biasa di dunia internasional melakukan 'diplomasi layang-layang', kadang ditarik kadang dikendurkan. Apakah saya suudzon? tentu tidak karena memang begitulah pergaulan dunia internasional. Terus kawal kedaulatan kita terutama ZEE karena memang itu merupakan hak negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 sebagai wilayah kepulauan.

Apalagi Indonesia sebagai anggota dan pendiri ASEAN, harus pintar menjaga keberadaan negara tetangga. Jangan malah ambil aman dan sudah merasa lega China tidak secara frontal menyerang Indonesia.Tunjukkan kesetiakawnan ASEAN atau kalau tidak bisa minimal bisa mengeluarkan empati untuk negara-negara tetangga yang sedang berkonflik dengan China.
Pemerintah yang sedang berganti orde ini, semoga tidak beralih poros blok ke blok tertentu (China dalam hal ini) namun harus tetap non blok dan harus memperkuat prinsip berdikari seperti yang pernah didengung-dengungkan di era presiden Soekarno dahulu.

Salam

nb : bagi mahasiswa cari judul silahkan ini dikembangkan. gali lebih dalam aturan-aturan dalam unclos dan deklarasi juanda.

Senin, 20 April 2015

Sadarlah,Ruh KAA Adalah Terkait Hukum Internasional Bukan Ajang Wisata

Degradasi pencapaian dari peringatan KAA di Bandung menurut saya sangat jelas terlihat. Salah satu barometernya adalah dari berbagai berita yang diulas oleh media massa dan statemen yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Rata rata ulasan yang disampaikan mengenai masalah akik, presiden cina yang akan berangkat via darat ke Bandung, saran petinggi kepolisian untuk berangkat lebih pagi agar tidak menyebabkan macet, presiden yang tertukar atau betapa heroiknya kepala staf kabinet yang sampai pusing kepala demi parkir pesawat. Namun minim tidak ada statemen populer yang keluar tentang tema dan isu penting yang akan dibahas didalam KAA.

Melihat dari namanya konferensi Asia Afrika semestinya ramai akan perbincangan isu antar negara negara selatan tersebut. Ada masalah palestina,masalah pembantaian/genocida di asia afrika, masalah laut cina selatan,masalah perdagangan bebas kawasan di selatan selatan maupun mengenai isu perdagangan dan bisnis sesama negara di kawasan Asia Afrika.

Kesan romantisme dan parade pesta pora yang lebih mengemuka. Hal tersebut terlihat dari beberapa poin isu KAA yang menghadirkan masalah ISIS dan perang Yaman di Timteng. Sangat tidak fokus..lebih bagus mengajak berbicara dari hati ke hati ke sesama anggota KAA.. bagaimana Rohingnya..bagaimana Afrika Utara..bagaimana Korut Kalsel..bagaimana tibet dan Uighur..bagaimana boko haram? Yuk kita selesaikan bersama..perbuatan kongkrit apa yang bisa kita lakukan.

Namun sudahlah...ada sebuah nasehat.. jangan terlalu banyak angan nanti hanya akan membuat malas berbuat kebajikan.

Mari yang bisa melihat ini sebagai sebuah kasus yang bisa diangkat dalam skripsi/TA silahkan diangkat. Masihkah relevan pertemuan multirateral semacam KAA  dan bagaimana efektifitas perannya jika ditimbang dari kacamata piagam PBB.

Bagi saya kesuksesan peringatan KAA ini bukan dilihat dari kesuksesan Indonesia sebagai 'eo' saja. Tulisan saya adalah sebuah kritikan bukan nyinyiran. Karena bagaimanapun menjadi tuan rumah yang baik merupakan kewajiban dan bagian dari tata krama pergaulan internasional.

Kamis, 13 November 2014

MoU Susi vs Deklarasi Djuanda ditinjau dari perspektif Hukum Laut Internasional

Menarik sekali bagi peminat hukum internasional mencermati sepak terjang bu Susi yang membuat MoU dengan Amerika perihal tata kelola laut. Apalagi beberapa pakar maritim Indonesia menyayangkan adanya MoU tersebut yang mengakibatkan terbukanya kedaulatan laut kita.
Apa sebenarnya yang membuat pakar tersebut mencak-mencak, bukankah selama ini mou dengan pihak Amerika Serikat sudah sering terjadi ?
Kalau dibilang, MoU kali ini memang sangat unik. dikarenakan mou kali ini membahas tentang tata kelola laut. sedangkan yang lalu hanyalah mou parsial tidak se-kaffah saat ini.
Apalagi sekarang UU Kelautan telah dimiliki Indonesia maka akan sangat menarik untuk mempelajari mou di atas dengan pembanding uu kelautan dan unclos 1982.

salam